Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape kembali menjadi perhatian menyusul kekhawatiran terhadap penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika. Sejumlah pihak menilai kebijakan yang akan diterapkan perlu didasarkan pada kajian ilmiah sekaligus mempertimbangkan efektivitas pengawasan dan dampak sosial ekonomi.
Pembahasan mengenai pengendalian rokok elektronik tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan penerapan larangan. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan perbedaan antara produk legal dan ilegal, pencegahan penyalahgunaan, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menekankan pentingnya penggunaan bukti yang tepat sebelum pemerintah menentukan bentuk pembatasan terhadap suatu produk.
Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), Kristian menjelaskan bahwa kebijakan publik perlu dirumuskan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi serta efektivitas langkah pengendalian yang dapat dilakukan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau tingkat pembatasan. Konsistensi pelaksanaan regulasi dan kemampuan aparat melakukan pengawasan di lapangan juga menjadi faktor penting.
Kristian mengingatkan bahwa industri rokok elektronik saat ini telah memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur kegiatannya. Karena itu, pembahasan kebijakan perlu memperhatikan sejauh mana aturan yang berlaku telah diterapkan secara efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran produk ilegal serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika.
Perhatian terhadap persoalan tersebut turut muncul dalam pembahasan sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Dalam forum diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Komisi Fatwa MUI, sejumlah aspek mengenai pengawasan tata niaga, kondisi industri, serta dampak sosial ekonomi rokok elektronik turut dibahas.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata, menekankan pentingnya membedakan produk vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan produk ilegal yang disalahgunakan.
Djaka menjelaskan bahwa produk rokok elektronik legal yang berada dalam pengawasan pemerintah memiliki pita cukai resmi. Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun pihaknya hingga saat pernyataan disampaikan, belum ditemukan vape berisi narkotika yang menggunakan pita cukai resmi.
Ia menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya membedakan peredaran produk melalui jalur legal dengan penyalahgunaan perangkat rokok elektronik yang ditemukan dalam peredaran ilegal.
Meski demikian, keterangan tersebut merupakan hasil penelusuran yang disampaikan DJBC pada saat itu dan tidak berarti seluruh produk legal terbebas dari risiko kesehatan maupun potensi penyalahgunaan.
Dari sisi industri, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, turut menyoroti pentingnya pelaksanaan regulasi yang konsisten.
Yogie menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian mendorong penerapan aturan yang mempertimbangkan pembatasan usia pengguna, pengendalian peredaran, kualitas produk, serta perlindungan konsumen.
Menurutnya, arah kebijakan juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap tenaga kerja dan kegiatan usaha yang berada dalam rantai industri rokok elektronik.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang disampaikan dalam FGD tersebut, terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia.
Industri tersebut disebut menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja yang tersebar pada berbagai kegiatan usaha, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Selain penyerapan tenaga kerja, Yogie menyampaikan bahwa nilai investasi industri rokok elektronik mencapai sekitar Rp31 triliun. Adapun nilai ekspornya disebut berada pada kisaran 518 juta dolar Amerika Serikat.
Kontribusi industri terhadap penerimaan negara juga menjadi bagian dari pembahasan. Menurut data yang disampaikan Yogie, sektor rokok elektronik menghasilkan penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun.
Besarnya nilai investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan cukai tersebut menjadi sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan Kementerian Perindustrian sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Namun, pertimbangan ekonomi tidak menghilangkan kebutuhan pengendalian risiko kesehatan, perlindungan konsumen, serta penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektronik untuk kegiatan ilegal.
Dengan berbagai aspek yang saling berkaitan, pembahasan mengenai wacana larangan vape dinilai memerlukan pendekatan yang memperhatikan bukti ilmiah, konsistensi pengawasan, penegakan aturan, dan dampak sosial ekonomi.
Hingga laporan tersebut diterbitkan pada Selasa (17/11/2026), pembahasan yang disampaikan masih berkaitan dengan pandangan para ahli dan pejabat mengenai arah kebijakan. Artikel tersebut tidak menyebut adanya keputusan pemerintah untuk memberlakukan larangan nasional terhadap seluruh produk vape.


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!