Terkini

PPPK Paruh Waktu di Blora Berpeluang Jadi Penuh Waktu

Sebanyak 61 PPPK paruh waktu di Blora, terdiri atas 55 guru dan enam tenaga teknis, berpeluang menjadi PPPK penuh waktu per 1 Januari 2027 sesuai rencana pusat.

Image Source: radarbojonegoro.jawapos.com

Sebanyak 61 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berpeluang mengalami perubahan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Rencana tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah karena dinilai dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung arah kebijakan yang tengah direncanakan pemerintah pusat. Perubahan status tersebut menjadi harapan bagi pegawai yang selama ini masih menjalankan tugas dengan skema kerja paruh waktu.

Menurut Heru, pengalihan menjadi PPPK penuh waktu diharapkan memberikan kejelasan mengenai kedudukan pegawai dalam sistem kepegawaian pemerintah, termasuk berkaitan dengan penghasilan yang diterima.

Heru menilai kepastian status kepegawaian tidak hanya menyangkut aspek administrasi. Kebijakan tersebut juga memiliki kaitan dengan kesejahteraan pegawai serta keberlanjutan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora berharap rencana pengalihan status dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi pegawai. Dengan status yang lebih jelas, para aparatur diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik.

Rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Pemerintah pusat menargetkan pelaksanaan kebijakan tersebut mulai 1 Januari 2027.

Di Kabupaten Blora, sebanyak 61 pegawai yang berpeluang mengalami perubahan status terdiri atas 55 tenaga guru dan enam tenaga teknis. Kedua kelompok pegawai tersebut menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah yang masih berstatus PPPK paruh waktu.

Sementara itu, BKPSDM Blora mencatat jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten sebanyak 12.210 orang. Dalam rincian yang disampaikan, tercatat 7.070 PPPK atau sekitar 57,9 persen, 5.075 pegawai negeri sipil (PNS) atau sekitar 41,6 persen, serta empat calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau sekitar 0,03 persen.

Heru menjelaskan bahwa empat CPNS tersebut merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang mulai bertugas di lingkungan Pemkab Blora pada 1 November 2026.

Berdasarkan komposisi tersebut, jumlah PPPK yang bekerja di lingkungan Pemkab Blora lebih banyak dibandingkan PNS. Kondisi itu menunjukkan besarnya proporsi pegawai berstatus PPPK dalam struktur aparatur pemerintah daerah.

Rencana pengalihan status 61 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai masa depan kepegawaian mereka. Meski demikian, pelaksanaannya masih mengacu pada kebijakan yang direncanakan pemerintah pusat dengan target mulai berlaku pada awal 2027.

Sumber: radarbojonegoro.jawapos.com

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *