BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mendorong penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan pihak Pangkalan Udara (Lanud) di wilayah Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kapolda Lampung, Irjen Pol. Yustan Alpiani, menegaskan bahwa persoalan sengketa lahan harus ditangani sesuai ketentuan dengan mengedepankan koordinasi antarlembaga serta komunikasi bersama pihak-pihak terkait.
Hal tersebut disampaikan Yustan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Kamis (12/11/2026).
Kapolda meminta jajaran Polres Tulang Bawang memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) guna mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat dan pihak Lanud.
“Kami meminta Polres Tulang Bawang memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan,” kata Yustan.
Menurutnya, penyelesaian konflik pertanahan perlu dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai aturan dan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
Yustan mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak melakukan tindakan anarkis selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Ia menegaskan bahwa jalur hukum harus menjadi dasar dalam menangani konflik lahan.
“Silakan persoalan sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Kapolda menegaskan bahwa tindakan perusakan, pembakaran, penganiayaan, maupun perbuatan lain yang melanggar hukum tidak boleh terjadi dalam proses penyelesaian konflik agraria.
“Jika terjadi tindak pidana, aparat harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Yustan juga meminta personel kepolisian meningkatkan komunikasi dengan masyarakat di wilayah yang menghadapi persoalan sengketa lahan.
Jajaran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersama personel intelijen diminta aktif menjalin hubungan dengan warga, tokoh adat, serta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Langkah komunikasi tersebut diarahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendukung upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme yang berlaku.
Kapolda juga mengingatkan personel kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif dan berpotensi memperburuk keadaan.
Menurutnya, sikap aparat dalam menangani persoalan agraria harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan menjaga situasi keamanan di tengah masyarakat.
“Personel diingatkan agar tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh keadaan. Perkembangan penanganan konflik agraria juga harus dievaluasi secara berkala setiap bulan,” kata Yustan.
Selain memperkuat koordinasi dan komunikasi, Polda Lampung meminta perkembangan penanganan konflik agraria dipantau dan dievaluasi setiap bulan.
Evaluasi berkala tersebut menjadi bagian dari arahan Kapolda untuk memastikan perkembangan penyelesaian persoalan tetap mendapatkan perhatian jajaran kepolisian.
Melalui koordinasi antara Polres Tulang Bawang, pemerintah daerah, GTRA, dan pihak-pihak terkait, Polda Lampung berharap konflik lahan di Gedung Meneng dapat diselesaikan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan tindakan yang melanggar hukum.
Polda Lampung menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara legal sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses penanganan konflik agraria berlangsung.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!