JAKARTA – Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih berlangsung di 11 provinsi di Indonesia hingga pertengahan November 2026. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan berkesempatan memanfaatkan berbagai keringanan, mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga potongan pokok pajak sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Namun, masa berlaku program berbeda di setiap provinsi. Sejumlah daerah menjadwalkan penutupan program pada November, sedangkan daerah lainnya masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak hingga Desember 2026.
Keringanan yang ditawarkan juga tidak seragam. Beberapa pemerintah daerah hanya membebaskan sanksi administrasi, sementara daerah lain memberikan pengurangan atau penghapusan tunggakan pokok pajak bagi kelompok wajib pajak tertentu.
Selain Pajak Kendaraan Bermotor, sejumlah program turut mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Berikut rincian program pemutihan pajak kendaraan di 11 provinsi beserta batas waktu dan ketentuan keringanannya.
Maluku menjadi salah satu daerah dengan batas waktu program paling dekat, yakni 19 November 2026. Pemerintah provinsi memberikan potongan sebesar 40 persen atas pokok tunggakan bagi wajib pajak yang menunggak selama satu tahun atau lebih.
Selain itu, pemilik kendaraan yang membayar pajak secara tertib atau sebelum jatuh tempo mendapatkan diskon 10 persen. Kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk dan menggunakan pelat DE juga memperoleh pembebasan BBNKB pada tahun pertama.
Di Kalimantan Timur, program berlangsung hingga 22 November 2026 dengan fasilitas penghapusan denda keterlambatan PKB serta denda SWDKLLJ untuk tahun 2025 dan sebelumnya. Meski mendapatkan pembebasan denda, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi pokok pajak yang tertunggak.
Sementara itu, Sumatera Utara menyelenggarakan program pemutihan pada 2–30 November 2026. Keringanan yang diberikan mencakup penghapusan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, pembebasan denda PKB, pajak progresif, serta pokok dan denda BBNKB kedua.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga membebaskan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan program.
Provinsi Riau turut memberikan keringanan hingga 30 November 2026. Kebijakan yang berlaku meliputi penghapusan pokok tunggakan mulai tahun kedua, pembebasan denda PKB, serta penghapusan denda SWDKLLJ dari tahun sebelumnya.
Khusus kendaraan angkutan barang, pemerintah daerah memberikan potongan sebesar 40 persen sesuai persyaratan yang berlaku.
Di Jawa Timur, program pemutihan berlangsung sejak 1 Oktober hingga 30 November 2026. Seluruh wajib pajak memperoleh pembebasan sanksi administratif dan pajak progresif.
Pemerintah provinsi juga menetapkan keringanan tambahan bagi kelompok tertentu atas tunggakan tahun 2025 dan sebelumnya. Buruh yang memiliki sepeda motor dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 mendapatkan diskon 20 persen atas tunggakan pokok pajak.
Adapun masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan ketentuan pokok PKB maksimal Rp500.000, memperoleh pembebasan pokok dan denda tunggakan.
Fasilitas serupa diberikan kepada pemilik sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 serta pengemudi ojek daring yang memenuhi ketentuan program.
Kalimantan Selatan juga membuka program hingga 30 November 2026. Keringanan yang diberikan berupa penghapusan denda PKB dan SWDKLLJ tahun sebelumnya serta potongan pajak tahun berjalan.
Besaran diskon PKB tahun berjalan mencapai 10 persen bagi kendaraan roda empat dan 20 persen untuk kendaraan roda dua maupun roda tiga.
Selain itu, kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk mendapatkan potongan 50 persen untuk dua tahun pertama. Keringanan 50 persen atas pokok PKB juga berlaku bagi proses balik nama atau mutasi dalam daerah pada tahun berjalan.
Di Kalimantan Barat, program pemutihan dijadwalkan berlangsung hingga 19 Desember 2026. Pemerintah daerah memberikan pembebasan denda PKB, opsen PKB, tarif progresif, dan BBNKB kedua.
Wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun mendapatkan potongan 30 persen, sementara kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk memperoleh diskon 50 persen.
Kalimantan Barat juga memberikan insentif sebesar 3–5 persen bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo.
Berbeda dengan beberapa provinsi lainnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan program yang secara khusus ditujukan bagi kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk. Pemilik kendaraan yang memenuhi persyaratan memperoleh potongan 50 persen atas pokok PKB hingga 19 Desember 2026.
Di Jawa Tengah, terdapat dua periode keringanan pajak kendaraan dengan batas waktu berbeda.
Program pertama berlangsung hingga 28 Desember 2026, dengan pembebasan denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan baru yang terlambat didaftarkan maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar provinsi.
Program kedua berlaku hingga 31 Desember 2026. Keringanan mencakup diskon 5 persen atas pokok PKB, pengurangan sanksi administrasi, serta pengurangan pokok dan sanksi atas tunggakan sejak 5 Januari 2025.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program pada 2 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB secara otomatis tanpa mengharuskan wajib pajak mengajukan permohonan.
Meski sanksi administrasi dihapuskan, wajib pajak di Jakarta tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak sesuai ketentuan.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi lainnya yang masih membuka pemutihan hingga 31 Desember 2026. Program tersebut memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB, denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, serta BBNKB kedua.
Kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Kalimantan Tengah juga memperoleh pembebasan pokok PKB dan bea balik nama berdasarkan ketentuan program.
Dari keseluruhan kebijakan tersebut, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah menawarkan keringanan yang mencakup penghapusan pokok tunggakan pajak. Sementara itu, sejumlah daerah lain lebih berfokus pada pembebasan denda atau pemberian potongan bagi kelompok tertentu.
Bagi pemilik kendaraan yang hendak melakukan mutasi antardaerah, program di Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat dapat menjadi pilihan sesuai lokasi tujuan serta persyaratan masing-masing.
Masyarakat perlu memperhatikan bahwa pembebasan denda tidak selalu berarti seluruh kewajiban pajak dihapuskan. Ketentuan mengenai pokok tunggakan, sanksi, dan biaya lainnya dapat berbeda sesuai kebijakan pemerintah provinsi.
Karena itu, wajib pajak disarankan memeriksa informasi dan rincian tagihan melalui kantor Samsat atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat sebelum melakukan pembayaran.
Dengan memperhatikan batas waktu dan persyaratan program, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.
Sumber: Banten TV


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!