PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mendorong pemerintah desa yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menyiapkan alokasi anggaran khusus guna memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama menjelang musim kemarau.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Apriyadi Mahmud, mengatakan keterlibatan pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengendalian karhutla.
Menurut Apriyadi, aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang diduga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pencegahan harus melibatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko.
Apriyadi menyebut sekitar 99 persen kejadian karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia. Angka tersebut disampaikannya untuk menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah kebakaran.
Pemerintah provinsi mendorong desa-desa yang telah dipetakan sebagai wilayah rawan karhutla untuk memasukkan kegiatan pencegahan dalam perencanaan anggaran masing-masing.
Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan sosialisasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta berbagai langkah antisipasi sebelum kebakaran terjadi.
Melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan program pencegahan sesuai kondisi dan tingkat kerawanan wilayahnya.
Selain mendorong penyediaan anggaran, Apriyadi mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi kepala desa berdasarkan keberhasilan pengendalian karhutla di daerah masing-masing.
Salah satu bentuk penghargaan yang diusulkan adalah pemberian apresiasi kepada kepala desa yang mampu menjaga wilayahnya tetap bebas dari kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan perhatian pemerintah desa terhadap upaya pencegahan karhutla.
Meski demikian, pemberian penghargaan dan sanksi tersebut masih berupa usulan dan belum dijelaskan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Apriyadi juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau dimulai.
Ia menilai persiapan yang dilakukan lebih awal akan memberikan waktu bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan risiko kebakaran.
Sebagai contoh, apabila peringatan potensi musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juni, persiapan pencegahan sebaiknya sudah dimulai sekitar dua bulan sebelumnya.
Dengan pola tersebut, pemerintah desa diharapkan tidak hanya mengambil tindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi terlebih dahulu melakukan langkah pencegahan berdasarkan kondisi dan potensi kerawanan wilayah.
Apriyadi menegaskan bahwa pencegahan merupakan pendekatan yang perlu diprioritaskan dalam upaya pengendalian karhutla.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, dukungan anggaran desa, serta kesiapan menghadapi musim kemarau menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kejadian kebakaran.
Melalui dorongan tersebut, Pemprov Sumatera Selatan berharap pemerintah desa yang berada di kawasan rawan karhutla dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan secara lebih terarah.
Upaya bersama pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan wilayah sekaligus mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau mendatang.
Sumber: ANTARA News Sumsel
Penulis: Ahmad Rafli Baiduri
Pengunggah: Aang Sabarudin
Tanggal Terbit: 18 November 2026
URL: https://sumsel.antaranews.com/berita/828683/pemprov-sumsel-dorong-desa-rawan-karhutla-siapkan-anggaran-pencegahan




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!