Pemprov Banten Kaji Kenaikan Bantuan Keuangan Desa pada 2027

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mengkaji rencana peningkatan bantuan keuangan desa (Banprov) untuk tahun anggaran 2027. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kemungkinan penerapan indikator kemajuan desa dalam menentukan besaran bantuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, mengatakan penambahan bantuan keuangan desa menjadi salah satu kebijakan yang ingin didorong pemerintah daerah. Namun, besaran kenaikannya masih memerlukan perhitungan berdasarkan kondisi fiskal daerah.

“Kalau kemampuannya kuat, kita bisa naik. Tapi pastinya bertahap,” ujar Gunawan, Kamis (12/11/2026).

Menurut Gunawan, pembahasan bantuan keuangan desa pada 2027 tidak hanya berfokus pada peningkatan nominal. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan apakah bantuan tetap disalurkan secara merata atau diberikan berdasarkan perkembangan status masing-masing desa.

Salah satu indikator yang tengah dikaji adalah kemajuan desa menuju kategori mandiri. Saat ini, tercatat sebanyak 73 desa di Provinsi Banten sedang menjalani proses peningkatan status menuju desa mandiri.

“Apakah itu menjadi satu indikator untuk bisa dinaikkan tingkat bantuan keuangannya atau tidak, atau tetap rata seperti tahun sekarang, sama Rp120 juta semua. Nah, hal ini yang masih menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Dengan adanya pembahasan tersebut, Pemprov Banten perlu menyusun formula penyaluran yang dapat menyesuaikan besaran bantuan dengan kemampuan anggaran daerah sekaligus memberikan dorongan terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa.

Sementara itu, DPMD Banten juga masih berupaya menyelesaikan proses pengajuan bantuan keuangan desa tahun 2026. Gunawan menyebutkan bahwa sekitar 380 desa belum menuntaskan tahapan pengajuan bantuan tersebut.

Untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa menyelesaikan persyaratan administrasi, Pemprov Banten memperpanjang batas waktu pengajuan hingga pertengahan November 2026. Sebelumnya, masa pengajuan dijadwalkan berakhir pada penghujung Oktober.

Perpanjangan waktu dilakukan menyusul kendala jaringan pada sistem pengajuan yang berlangsung selama kurang lebih 12 hari. Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan proses administrasi sesuai jadwal awal.

“Untuk bantuan keuangan desa, jadi pertengahan November ini berakhir bagi desa yang akan mengajukan kepada Provinsi Banten,” kata Gunawan.

DPMD Banten meminta seluruh pemerintah desa yang belum menyelesaikan pengajuan agar memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Selain memastikan proses pengajuan berjalan dengan baik, pemerintah provinsi juga memberikan perhatian terhadap ketertiban administrasi dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan desa.

Gunawan menyampaikan bahwa DPMD Banten menargetkan sedikitnya 90 persen laporan bantuan keuangan desa dapat diselesaikan secara tertib.

“Target kita untuk bantuan keuangan desa ini bisa minimal 90 persen dari datanya untuk laporannya tertib,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Menurut Dimyati, penguatan kegiatan ekonomi di tingkat desa dapat dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kedua lembaga tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong terbukanya peluang pendapatan bagi keluarga di pedesaan.

Dimyati berharap peningkatan kegiatan ekonomi desa dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting.

“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” ujar Dimyati.

Melalui kajian bantuan keuangan desa tahun 2027, Pemprov Banten berupaya menyiapkan kebijakan penyaluran yang mempertimbangkan kemampuan anggaran sekaligus mendukung kemajuan desa.

Sementara itu, penyelesaian pengajuan bantuan tahun 2026 dan peningkatan ketertiban pelaporan tetap menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan.