Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Provinsi Jambi, menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perencanaan ketahanan pangan daerah, termasuk mengoptimalkan kembali lahan persawahan yang terdampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Zulhifni, menjelaskan bahwa pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat penambangan ilegal menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Selain melakukan reklamasi terhadap lahan terdampak, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga sawah yang masih produktif agar tidak mengalami kerusakan maupun perubahan fungsi.
Hal tersebut disampaikan Zulhifni dalam kegiatan rapat koordinasi pemaparan hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Merangin, Kamis (12/11/2026).
Menurut Zulhifni, Kabupaten Merangin saat ini memiliki sekitar 7.000 hektare lahan persawahan yang berperan sebagai salah satu sumber produksi pangan daerah. Kawasan persawahan terbesar berada di wilayah Sungai Manau Lamo, yang mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.
Keberadaan lahan pertanian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun, sebagian kawasan menghadapi tantangan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Merangin telah melakukan upaya reklamasi pada sejumlah lokasi bekas tambang. Pemulihan dilakukan melalui penimbunan lubang-lubang bekas galian agar lahan yang sebelumnya rusak dapat kembali dimanfaatkan sebagai area persawahan.
Salah satu lokasi yang menunjukkan perkembangan positif adalah Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Lahan bekas aktivitas penambangan yang telah direklamasi di wilayah tersebut kini kembali digunakan untuk kegiatan pertanian dan menunjukkan hasil yang dinilai menggembirakan.
Keberhasilan pemulihan lahan di Desa Air Batu menjadi salah satu contoh pemanfaatan kembali kawasan terdampak penambangan. Pemerintah daerah berupaya mengembalikan fungsi produktif lahan sekaligus mempertahankan keberadaan area persawahan sebagai bagian dari ketahanan pangan masyarakat.
Meski demikian, Zulhifni menekankan bahwa reklamasi bukan satu-satunya langkah yang perlu dilakukan. Perlindungan terhadap lahan sawah yang belum terdampak aktivitas PETI juga harus menjadi perhatian agar kerusakan tidak terus meluas.
Selain membahas pemulihan lahan, rapat koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perencanaan ketahanan pangan melalui penyusunan peta FSVA. Dokumen ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di berbagai wilayah Kabupaten Merangin.
Melalui penyusunan peta tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, serta memastikan pemanfaatan pangan yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Merangin menetapkan empat perhatian utama, yakni validasi data, penyusunan acuan prioritas, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pengembangan program berkelanjutan.
Validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi ketahanan pangan setiap wilayah dapat dipetakan secara tepat. Hasil pemetaan kemudian diharapkan menjadi dasar dalam menentukan wilayah dan program yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan kegiatan pemerintah dalam menjaga produksi pertanian, menangani kerusakan lahan, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Zulhifni menegaskan bahwa peta FSVA tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah daerah mengharapkan hasil pemetaan tersebut benar-benar digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan dan menentukan arah pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin.
Melalui penyusunan peta ketahanan pangan dan pemulihan lahan bekas tambang, Pemkab Merangin berupaya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan daerah.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk memastikan lahan persawahan yang masih produktif tetap terlindungi, sementara kawasan yang telah mengalami kerusakan dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!