Aturan Turunan Dana Cadangan Pesangon Masih Disusun Pemerintah
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih mempersiapkan peraturan turunan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Yassierli menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyediaan dana tersebut telah tercantum dalam undang-undang, tetapi rincian pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan kebijakan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan aturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menaker Bantah Kabar Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara
Yassierli menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan mekanisme penyetoran maupun lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut karena aturan teknisnya masih dalam tahap persiapan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembentukan lembaga baru sebagai pengelola dana cadangan pesangon, Yassierli menyatakan bahwa persoalan tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut dan akan diperjelas melalui peraturan turunan.
Pemerintah Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Penyusunan Kebijakan
Dalam menyusun aturan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kemampuan perusahaan agar penerapan dana cadangan pesangon tidak menimbulkan beban usaha yang berlebihan. Yassierli menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan kepastian bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga dana untuk pembayaran pesangon telah dipersiapkan ketika hak tersebut harus dipenuhi. Proses perumusan aturan akan melibatkan dunia usaha, serikat pekerja atau buruh, DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum pemerintah menetapkan ketentuan pelaksanaannya.
Sumber: ANTARA News


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!