BANDARLAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan industri jasa keuangan memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas petani dan nilai tambah produk pertanian daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Kegiatan ini mengangkat pembahasan mengenai pemetaan potensi dan tantangan pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui penguatan akses keuangan dan sinergi berbagai pihak di Provinsi Lampung.
Forum tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan rantai pasok kelapa dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat akses layanan keuangan dan merumuskan langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Pengembangan komoditas kelapa dinilai memiliki peluang ekonomi yang besar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat menyumbang 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada triwulan II 2026.
Provinsi Lampung juga memiliki areal perkebunan kelapa seluas sekitar 90 ribu hektare, dengan total produksi mencapai 83,4 ribu ton pada 2025.
Produksi tersebut terkonsentrasi di lima wilayah utama, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi komoditas primer. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan juga diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing.
“Potensi kelapa tidak hanya terletak pada produk primer, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti Cocofiber, Cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa. Hal ini membuka peluang untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing komoditas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah kendala struktural.
Tantangan tersebut antara lain kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan ketersediaan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang masih terfragmentasi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, OJK menginisiasi pengembangan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan berbagai pihak pendukung.
Melalui pendekatan tersebut, petani diharapkan memperoleh dukungan teknologi dari kalangan akademisi, akses pasar melalui perusahaan pembeli hasil produksi atau offtaker, serta pemenuhan standar mutu ekspor dengan dukungan Balai Karantina.
Selain itu, perbankan dan lembaga asuransi didorong untuk menyediakan skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta siklus usaha pertanian.
Pengembangan akses keuangan tidak hanya diarahkan pada penyaluran kredit, tetapi juga untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha petani.
Forum tersebut melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor jasa keuangan, dukungan turut melibatkan Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, Permodalan Nasional Madani (PNM), BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Salah satu langkah yang dibahas adalah peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan penerapan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), dengan keterlibatan akademisi dan Dinas Perkebunan.
Pada sektor hilir, penguatan kerja sama diarahkan kepada perusahaan offtaker komoditas kelapa, termasuk PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kepastian penyerapan hasil produksi, akses pasar, dan pembentukan harga yang berkeadilan bagi petani.
Selain pengembangan pasar, forum juga membahas kebutuhan pembiayaan yang meliputi kredit modal kerja, kredit peremajaan tanaman, serta asuransi pertanian untuk mendukung kegiatan produksi dan pengolahan kelapa secara berkelanjutan.
OJK Lampung turut menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi kelompok tani dan pelaku usaha agar fasilitas pembiayaan formal dapat dimanfaatkan secara tepat dan produktif.
Pemahaman mengenai kewajiban pembayaran kredit juga menjadi perhatian untuk menjaga kualitas riwayat pembiayaan yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Di tengah meningkatnya penawaran layanan keuangan digital, masyarakat dan petani diingatkan untuk menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.
OJK juga mengimbau masyarakat mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta judi online yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu ketahanan ekonomi keluarga.
Hasil pembahasan dalam FGD diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana aksi kolaboratif yang terukur untuk mendukung pengembangan ekosistem kelapa di Lampung.
Keberhasilan program ke depan akan dilihat dari kemampuan kerja sama lintas lembaga dalam mempercepat peremajaan perkebunan, meningkatkan nilai tambah produk olahan, serta memperkuat stabilitas pasar.
Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan dapat memperkuat daya saing komoditas kelapa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber: ANTARA News Lampung
Penulis: Asih Aditiya Wulandari
Editor: Agus Wira Sukarta
Tanggal Terbit: 18 November 2026
URL: https://lampung.antaranews.com/berita/832591/ojk-pemerintah-daerah-dan-ijk-dukung-hilirisasi-dan-peningkatan-kapasitas-petani-kelapa


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!