LAMPUNG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan larangan impor kakao. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan komoditas pertanian untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengakui bahwa sejumlah kebijakan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi petani. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada petani Indonesia atas kebijakan yang dinilainya masih merugikan, termasuk dalam sektor kakao.
Menurutnya, pemerintah tengah berupaya melakukan pembenahan terhadap kebijakan pangan dan pertanian selama dua tahun ini agar lebih berpihak pada kepentingan petani.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah kebijakan pembatasan impor produk tapioka yang berasal dari komoditas singkong. Zulkifli menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga harga komoditas dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
Selain komoditas singkong, pemerintah juga mengevaluasi kebijakan pengelolaan sejumlah komoditas pertanian lainnya, termasuk kemungkinan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Khusus untuk kakao, Zulkifli menilai persoalan harga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pengembangan komoditas tersebut di dalam negeri.
Ia menyampaikan bahwa perbaikan harga di tingkat petani menjadi perhatian pemerintah sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait kebijakan impor kakao.
Menurut Zulkifli, apabila harga kakao di tingkat petani dapat terjaga dengan baik, kebutuhan terhadap pasokan impor diharapkan dapat dikurangi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana larangan impor kakao belum menjadi kebijakan yang diputuskan. Pemerintah masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum menentukan bentuk pengendalian impor yang akan diterapkan.
Dalam proses pembenahan sektor kakao, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap kegiatan budidaya.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas bibit, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta perbaikan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan perkebunan kakao.
Zulkifli menjelaskan bahwa pembenahan pada aspek produksi akan dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan upaya memperbaiki harga yang diterima petani.
Setelah langkah-langkah tersebut berjalan, pemerintah akan mengevaluasi kondisi impor kakao untuk menentukan apakah diperlukan pengaturan atau pengendalian tambahan.
Ia menyampaikan bahwa intervensi terhadap impor dapat dipertimbangkan apabila arus impor dinilai belum terkendali dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan larangan impor kakao sebagai keputusan akhir, melainkan masih menilai kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi produksi dan kebutuhan dalam negeri.
Pembenahan dari sisi budidaya hingga harga diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pengembangan komoditas kakao nasional.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi sektor kakao secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan mengenai pengurangan atau pembatasan impor.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pengelolaan komoditas dalam negeri dengan upaya memperbaiki kondisi ekonomi petani kakao.
Wacana larangan impor kakao hingga kini masih berada dalam tahap kajian, sementara peningkatan kualitas bibit, pupuk, ketersediaan air, dan perbaikan harga menjadi fokus pembenahan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Sumber: ANTARA News Lampung
Penulis: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Agus Wira Sukarta
Tanggal Terbit: 19 November 2026, 20.22 WIB
URL: https://lampung.antaranews.com/berita/832707/menko-pangan-sebut-larangan-impor-kakao-masih-dalam-kajian


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!