Terkini

Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Soroti Peran PKBM

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut banyak anggota dewan lulusan Paket C. Ia mendorong penguatan PKBM dan pembenahan data peserta serta tata kelola pendidikan RI

Image Source : https://metrodaily.jawapos.com/

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sejumlah anggota dewan merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Pernyataan tersebut disampaikan ketika membahas pentingnya perluasan akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Abdul Mu’ti menyampaikan informasi itu dalam rapat bersama anggota DPR RI pada Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa keterangan mengenai anggota dewan lulusan Paket C diperolehnya dari pengelola PKBM ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Mu’ti memperoleh informasi mengenai tingginya minat masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan. Salah satu PKBM di Majalengka bahkan tercatat memiliki lebih dari 300 peserta didik.

Dari jumlah tersebut, peserta program Paket C menjadi kelompok terbanyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan jalur pembelajaran di luar pendidikan formal.

Mu’ti menyampaikan bahwa lulusan pendidikan kesetaraan juga terdapat di kalangan anggota lembaga legislatif. Namun, ia tidak menyebutkan identitas maupun jumlah pasti anggota dewan yang dimaksud.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembahasannya mengenai peran PKBM dalam menyediakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Menurut Mu’ti, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan perlu menjadi perhatian pemerintah. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang pernah putus sekolah, tetapi juga dengan kebutuhan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak seluruhnya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Faktor sosial dan geografis turut menjadi penyebab sebagian anak mengalami kesulitan mengakses pendidikan formal. Kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Salah satu persoalan sosial yang disoroti Mu’ti adalah praktik pernikahan pada usia muda. Faktor kultural tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak dan menjadi salah satu alasan seseorang tidak menyelesaikan pendidikan formal.

Selain itu, kondisi geografis di sejumlah wilayah juga dapat menyulitkan masyarakat untuk menjangkau fasilitas sekolah. Hambatan akses tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperkuat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pengembangan pendidikan nonformal juga mencakup penyelenggaraan berbagai kursus yang dapat memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai kebutuhan mereka.

Penguatan PKBM menjadi salah satu strategi pemerintah untuk membantu mengurangi angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia.

Namun, Mu’ti mengingatkan bahwa perluasan kesempatan pendidikan harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola lembaga penyelenggara.

Menurutnya, pengawasan terhadap PKBM diperlukan karena lembaga tersebut menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Oleh karena itu, pencatatan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan sesuai ketentuan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa data peserta didik yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketepatan pencatatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan bantuan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Selain persoalan administrasi, Mu’ti juga menyoroti laporan mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang tidak mengikuti urutan jenjang semestinya.

Ia mengungkapkan adanya laporan peserta didik yang telah menyelesaikan Paket C sebelum menuntaskan Paket B. Menurutnya, praktik semacam itu tidak sesuai dengan urutan jenjang pendidikan kesetaraan.

Persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembelajaran, sehingga perluasan layanan pendidikan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan PKBM, pemerintah berupaya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Pernyataan Abdul Mu’ti mengenai lulusan Paket C di kalangan anggota dewan menjadi salah satu gambaran yang ia sampaikan tentang jangkauan pendidikan kesetaraan. Di sisi lain, Kemendikdasmen menekankan perlunya menjaga keakuratan data, ketertiban jenjang pendidikan, dan pengelolaan bantuan operasional agar program berjalan sesuai ketentuan.

Sumber : https://metrodaily.jawapos.com/

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *