KPK Temukan Dugaan Pengaturan Proyek Pengadaan Dana Bencana BNPB
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah dugaan praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk kebutuhan penanganan bencana. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (18/11/2026), menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pengaturan proyek melalui peminjaman nama atau legalitas perusahaan, yang dikenal sebagai praktik pinjam bendera, agar perusahaan tertentu memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung. Dalam temuan tersebut, sejumlah proyek diduga menggunakan identitas perusahaan lain, sedangkan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh badan usaha yang memiliki hubungan atau afiliasi dengan tersangka Bima Setiawan (BMS).
Penyidik Dalami Dugaan Pemberian Fee dan Penggelembungan Harga Proyek
Selain praktik peminjaman identitas perusahaan, KPK menduga terdapat pengaturan pembagian pekerjaan kepada penyedia barang dan jasa tertentu dengan kesepakatan pemberian sejumlah imbalan atau fee kepada oknum pejabat di lingkungan BNPB. Penyidik juga mengidentifikasi dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang diduga dilakukan untuk menyediakan dana pengembalian atau kickback kepada pihak-pihak tertentu di instansi tersebut. Budi menegaskan bahwa berbagai dugaan tersebut masih terus ditelusuri dan didalami penyidik guna mengungkap mekanisme pengadaan, hubungan antarperusahaan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penggunaan anggaran kebencanaan.
Mantan Kepala BNPB Diperiksa KPK dengan Pendampingan Puspom TNI
Dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa mantan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang merupakan kakak dari tersangka Bima Setiawan, dengan melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilaksanakan di Markas Puspom TNI, bukan di Gedung Merah Putih KPK sebagaimana lokasi pemeriksaan saksi pada umumnya, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif. KPK meminta keterangannya untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa selama kepemimpinannya di BNPB serta mengklarifikasi peran para tersangka, sementara Suharyanto dalam perkara ini masih berstatus sebagai saksi.
Sumber: Republika
Penulis: Rizky Suryarandika
Editor: Mas Alami Huda
Tanggal terbit: Rabu 18 Nov 2026 13:32 WIB
URL: Republika – KPK Bocorkan Modus Berbagi Proyek Dana Bencana BNPB.




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!