JAMBI – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Pura Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026) dini hari. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan keamanan makanan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta akuntabilitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan MBG. Menurutnya, pengelola dapur harus memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi sebelum berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi.
Dalam sidak tersebut, Sudaryono menyoroti sejumlah persoalan yang ditemukan melalui evaluasi pelaksanaan program. Salah satunya berkaitan dengan penerapan SOP yang belum optimal, terutama dalam pemilihan bahan baku dan penyimpanan makanan.
Ia menjelaskan bahwa bahan pangan berkualitas buruk maupun penyimpanan yang tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan kerusakan makanan. Kondisi tersebut berisiko mengganggu keamanan pangan bagi penerima manfaat program.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN mengembangkan mekanisme pemantauan terstruktur karena pemeriksaan langsung tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh dapur MBG di Indonesia.
Langkah tersebut mencakup penambahan tim pengawasan, penempatan koordinator dari kalangan koki berpengalaman di setiap SPPG, pelatihan petugas, serta pendampingan langsung melalui tim asistensi.
BGN juga memperketat persyaratan sertifikasi higiene dan sanitasi. Dapur yang belum memenuhi standar tersebut tidak diperbolehkan menjalankan operasional hingga persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
Selain pengawasan keamanan pangan, pemerintah memperkuat sistem pengaduan, termasuk penanganan persoalan hubungan kerja antara mitra dan yayasan pengelola dapur.
Perhatian lainnya diarahkan pada transparansi pengelolaan anggaran. Seluruh dapur MBG diwajibkan menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) agar pemanfaatan dana dapat diperiksa secara terperinci.
Sudaryono mengungkapkan bahwa keterlambatan pengisian kembali anggaran di sejumlah dapur dapat terjadi akibat laporan yang belum disampaikan atau adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah anggaran operasional yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama sepuluh hari, tetapi telah habis dalam tujuh hari.
Menurutnya, meskipun kewajiban pelaporan menambah pekerjaan administratif bagi pengelola dapur dan akuntan, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan sistem pengawasan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyampaikan komitmennya untuk mengikuti ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan BGN.
Novellia menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadapi penyesuaian biaya operasional kembali menjadi Rp3.000 sejak awal. Ia menegaskan kesiapan pengelola untuk mematuhi kebijakan yang berlaku.
Melalui inspeksi tersebut, BGN menekankan pentingnya pembenahan pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola anggaran agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar serta memberikan perlindungan kepada penerima manfaat.
Sumber: ANTARA News Jambi
Editor: Siri Antoni
Tanggal terbit: 20 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!