JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan pentingnya membangun sistem pangan nasional yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, hingga gangguan rantai pasok komoditas pangan.
Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Sekretaris Kemenko Pangan, Kasan, menyampaikan bahwa kemampuan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan memiliki peran penting terhadap ketahanan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Di tengah perubahan iklim, gejolak rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik global, kemandirian pangan menjadi semakin strategis,” kata Kasan.
Menurutnya, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara menghasilkan komoditas pertanian. Ketersediaan pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas perekonomian, keamanan nasional, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Kasan menilai bahwa perubahan kondisi global mengharuskan Indonesia mengembangkan sistem pangan yang mampu beradaptasi terhadap berbagai risiko, termasuk gangguan produksi dan distribusi akibat perubahan iklim maupun konflik internasional.
“Kita menyaksikan bagaimana konflik di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, dapat mengganggu stabilitas pasokan pangan, energi, dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan sistem pangan yang lebih tangguh, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diarahkan untuk mempertahankan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi perubahan.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 284 juta jiwa, kebutuhan terhadap sistem pangan yang andal menjadi semakin penting. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dalam jumlah yang cukup, aman untuk dikonsumsi, serta memiliki harga yang terjangkau.
Kemenko Pangan juga menempatkan pembangunan pertanian sebagai salah satu bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Upaya tersebut mencakup peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing komoditas pertanian.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menilai kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta masyarakat dalam mendorong inovasi dan pengembangan sektor pertanian.
Kasan menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga produksi pangan strategis. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Selain itu, pemerintah mempercepat program pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi pertanian nasional.
Penguatan infrastruktur pertanian juga menjadi bagian dari strategi tersebut, meliputi pengelolaan sumber daya air, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, serta pembangunan jalan usaha tani.
Di sisi sarana produksi, pemerintah menyediakan dukungan berupa benih unggul, alat dan mesin pertanian untuk kegiatan prapanen maupun pascapanen, serta pupuk bersubsidi.
Berbagai dukungan tersebut diarahkan untuk membantu kegiatan pertanian agar tetap produktif sekaligus memperkuat kemampuan petani dalam menghadapi tantangan produksi.
Kemenko Pangan juga menekankan pentingnya penguatan penyuluhan pertanian dan regenerasi petani sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di sektor pangan.
“Lalu memperkuat penyuluhan dan regenerasi petani, serta mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian,” ucap Kasan.
Pengembangan hilirisasi pertanian menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah agar komoditas pangan tidak hanya dipasarkan sebagai hasil produksi primer, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui pengolahan dan pengembangan produk.
Selain penguatan produksi, pemerintah turut memperhatikan ketersediaan cadangan pangan nasional sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah potensi gangguan pasar.
Kasan mengungkapkan bahwa stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog sebelumnya pernah mencapai lebih dari lima juta ton. Sementara itu, hingga 15 November 2026, persediaan beras pemerintah tercatat sebanyak 4,56 juta ton.
“Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog bahkan pernah mencapai lebih dari 5 juta ton, dan hingga 15 November 2026 tercatat sebesar 4,56 juta ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional,” katanya.
Ketersediaan stok beras tersebut dinilai menjadi salah satu modal pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama ketika menghadapi tekanan terhadap produksi maupun distribusi.
Melalui peningkatan produksi, penguatan infrastruktur, inovasi pertanian, dan pengelolaan cadangan pangan, pemerintah berupaya membangun sistem pangan yang lebih siap menghadapi ketidakpastian global.
Kemenko Pangan menegaskan bahwa pengembangan sistem pangan yang tangguh tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.
Sumber: ANTARA
Penulis: Muhammad Harianto
Editor: Agus Wira Sukarta
Tanggal Terbit: 17 November 2026
URL: https://lampung.antaranews.com/berita/832523/kemenko-pangan-sebut-sistem-pangan-tangguh-perkuat-ri-hadapi-krisis-global


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!