JAKARTA – Penguatan integrasi data dalam proses impor pangan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus menekan biaya logistik yang berpotensi memengaruhi harga komoditas di pasar domestik.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai sistem perizinan impor, karantina, kepabeanan, dan pelayanan pelabuhan perlu terhubung secara lebih efektif agar pergerakan barang dapat dipantau sepanjang proses pemasukan ke Indonesia.
Menurut Eliza, pemantauan dokumen dan barang secara waktu nyata atau real-time dapat membantu pemerintah maupun pelaku usaha mengidentifikasi hambatan lebih cepat, sehingga komoditas yang telah memenuhi persyaratan tidak mengalami keterlambatan akibat persoalan administrasi maupun koordinasi antarlembaga.
“Agar status dokumen dan barang terpantau secara real-time, penetapan standar waktu pelayanan jadi terukur dan pemeriksaan dokumen pre-arrival. Barang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan jangan sampai tertahan karena antrean atau koordinasi lemah,” kata Eliza di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses pemasukan pangan impor melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari penetapan kebutuhan dan alokasi, penerbitan persetujuan impor (PI), pengadaan barang di negara asal, hingga pengiriman ke Indonesia.
Setelah barang tiba, proses berlanjut melalui pemeriksaan karantina, pelayanan kepabeanan, serta distribusi menuju pasar dan wilayah tujuan di dalam negeri.
Dalam pelaksanaannya, hambatan dapat terjadi pada berbagai tahapan tersebut. Beberapa persoalan yang perlu diperhatikan antara lain kesenjangan antara alokasi persetujuan impor dan realisasi pemasukan, kesiapan eksportir, kelengkapan dokumen, serta kapasitas layanan logistik.
Distribusi barang setelah keluar dari pelabuhan juga menjadi perhatian, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan di kawasan Indonesia bagian timur yang menghadapi perbedaan biaya dan tantangan pengiriman antardaerah.
Eliza menilai pengawasan rantai pasok perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyebab keterlambatan dapat diketahui secara tepat, baik yang berasal dari pengadaan, administrasi, pemeriksaan barang, maupun distribusi.
Selain memantau jumlah barang yang masuk, pemerintah juga perlu memperhatikan konsekuensi ekonomi akibat waktu tunggu di pelabuhan, termasuk biaya tambahan dan dampaknya terhadap kualitas komoditas.
“Dampak waktu tunggu terhadap demurrage, kualitas, dan harga harus dipantau juga secara terpisah dari volume impornya,” ujarnya.
Demurrage merupakan biaya tambahan yang dikenakan ketika peti kemas berada di terminal pelabuhan melebihi batas waktu bebas biaya yang telah ditentukan. Biaya tersebut dapat menambah beban logistik dalam proses pemasukan barang.
Menurut Eliza, pergerakan harga pangan impor tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan. Biaya pengadaan, ekspektasi terhadap ketersediaan komoditas, serta struktur distribusi juga dapat memengaruhi harga yang terbentuk di pasar.
Ia menilai tekanan harga lebih berkaitan dengan perkembangan harga dan biaya logistik internasional, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perbedaan biaya distribusi antardaerah dibandingkan hambatan pemeriksaan karantina.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eliza mengusulkan perbaikan sistem digital secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses impor, disertai penerapan profil risiko yang konsisten dalam pemeriksaan barang.
Ia juga mendorong pengaturan jalur pengiriman agar kapal yang membawa komoditas pangan dapat bersandar lebih dekat dengan wilayah konsumsi di Indonesia timur. Langkah tersebut perlu disertai peningkatan efisiensi distribusi setelah barang meninggalkan pelabuhan.
“Jadi perbaikan konkret itu digitalisasi end-to-end, profil risiko yang konsisten, dan dorongan agar kapal dapat mendarat lebih dekat ke sentra konsumsi di timur untuk menekan biaya logistik,” ucap Eliza.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan pada 7 September 2026 meminta para importir mempercepat pemasukan serta penyaluran bawang putih agar distribusi pasokan menjadi lebih merata, khususnya di daerah yang masih membutuhkan penguatan ketersediaan komoditas tersebut.
Pada saat itu, persetujuan impor bawang putih yang telah diterbitkan mencapai sekitar 601.650 ton. Sementara itu, realisasi pemasukan tercatat sekitar 346.643 ton.
Kementerian Perdagangan juga meminta importir menyampaikan laporan mengenai volume barang yang masuk, jadwal kedatangan, negara asal, pelabuhan tujuan, serta rencana distribusi.
Untuk membantu memperkuat pasokan di kawasan Indonesia timur, kementerian turut memfasilitasi pertemuan antara importir dan distributor guna mendukung kelancaran penyaluran komoditas.
Dari sisi perkembangan harga, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat rata-rata harga bawang putih pada tingkat pedagang eceran secara nasional sebesar Rp38.300 per kilogram pada Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, perbaikan pelayanan logistik juga menjadi perhatian Bea Cukai Tanjung Priok melalui evaluasi layanan digital National Logistics Ecosystem (NLE) yang dilaksanakan pada Oktober 2026.
Dalam evaluasi tersebut, pengguna jasa menyampaikan sejumlah masukan mengenai kebutuhan integrasi data serta peningkatan efisiensi pemeriksaan barang di pelabuhan.
Masukan tersebut mencakup kendala pengelolaan data pada layanan Single Submission (SSm) QC/Pabean Karantina, pengurangan pengisian data yang berulang, serta peningkatan efisiensi waktu penyiapan dan penarikan peti kemas untuk pemeriksaan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kelancaran impor pangan memerlukan koordinasi yang efektif antara sistem perizinan, pemeriksaan, kepabeanan, layanan pelabuhan, dan distribusi domestik.
Penguatan integrasi data dan perbaikan rantai logistik diharapkan dapat mengurangi hambatan pelayanan, menekan biaya tambahan, serta mendukung ketersediaan komoditas pangan dengan harga yang lebih terkendali bagi masyarakat.
Sumber: sumsel.antaranews.com


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!