Eks Kapolres Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ungkap Dugaan Setoran Narkoba Rp2,8 Miliar

Jaksa Tuntut Mantan Kapolres Bima Kota dengan Hukuman Seumur Hidup

BIMA – Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, menghadapi tuntutan pidana penjara seumur hidup dalam perkara dugaan keterlibatan jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bima, Kamis (12/11/2026), dengan tambahan tuntutan denda sebesar Rp1 miliar. Jaksa menilai Didik terlibat dalam permufakatan jahat peredaran narkotika serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat.

Dugaan Setoran Rp2,8 Miliar dari Bandar Narkoba Terungkap di Persidangan

Dalam persidangan, jaksa mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik Putra Kuncoro melalui mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang disebut berasal dari setoran jaringan bandar narkotika di wilayah tersebut. Selain dugaan penerimaan uang dari bandar narkoba, jaksa menyebut Didik juga memperoleh setoran secara rutin dari bawahannya selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota serta menerima uang yang berkaitan dengan pembagian paket proyek di lingkungan pemerintahan daerah. Jaksa menilai perbuatan tersebut memperberat tuntutan terhadap terdakwa karena Didik saat itu masih berstatus sebagai anggota kepolisian aktif yang memiliki kewajiban memberantas peredaran narkotika, bukan justru diduga menerima keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.

Terdakwa Lain Hadapi Tuntutan Serupa, Putusan Hakim Masih Dinantikan

Selain Didik Putra Kuncoro, jaksa juga menuntut Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil dengan hukuman penjara seumur hidup serta denda masing-masing Rp1 miliar karena dinilai terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu tahun, jaksa meminta agar harta atau aset terdakwa disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan kekurangan pembayaran dapat diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Meski tuntutan telah dibacakan, perkara tersebut belum memperoleh putusan akhir karena majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi sebelum persidangan dilanjutkan menuju pembacaan vonis.

Sumber: Balikpapan TV