Ekonomi Nilai Stabilitas Ekonomi Bisa Terjaga Usai Gibran Mundur, Asalkan Transisi Tertib

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai stabilitas makroekonomi nasional masih dapat dipertahankan setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, kondisi tersebut bergantung pada kelancaran proses transisi politik dan kepastian pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusuf menjelaskan bahwa dampak terhadap perekonomian lebih dipengaruhi oleh proses pergantian kepemimpinan dibandingkan perubahan figur yang menduduki jabatan. Apabila seluruh tahapan berlangsung cepat, tertib, dan sesuai aturan, tekanan ekonomi diperkirakan hanya bersifat sementara.

Menurut Yusuf, ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi kondisi pasar keuangan pada beberapa pekan pertama. Dampaknya dapat terlihat melalui meningkatnya fluktuasi nilai tukar rupiah dan perubahan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).

Meski demikian, tekanan tersebut diperkirakan mereda setelah terdapat kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah. Yusuf menilai sejumlah indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konsumsi rumah tangga, tidak akan mengalami perubahan besar selama belanja pemerintah, program stimulus, serta investasi yang sedang berjalan tetap dilaksanakan.

Situasi berbeda dapat terjadi apabila proses pergantian wakil presiden berlangsung berkepanjangan dan menimbulkan perselisihan antarlembaga maupun gejolak sosial. Dalam kondisi tersebut, persepsi risiko terhadap Indonesia dapat meningkat dan memberikan tekanan tambahan terhadap pasar keuangan.

Yusuf memperkirakan bahwa dalam skenario ketidakpastian politik yang berkepanjangan, nilai tukar rupiah berpotensi melemah menuju Rp18.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 10 tahun dapat bergerak melampaui posisi sekitar 7,6 persen.

Perkiraan tersebut merupakan skenario risiko yang disampaikan ekonom, bukan kondisi pasar yang dipastikan akan terjadi. Besarnya tekanan tetap bergantung pada perkembangan politik, respons pelaku pasar, dan kepastian kebijakan ekonomi pemerintah.

Apabila biaya pembiayaan meningkat, dampaknya dapat meluas ke kegiatan ekonomi sektor riil. Pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan beban bunga utang, sedangkan pelaku usaha dapat menunda ekspansi. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat kelas menengah mungkin memilih menangguhkan pembelian barang bernilai besar.

Yusuf juga mengingatkan bahwa perkembangan politik domestik berlangsung bersamaan dengan tekanan ekonomi global. Ia menyoroti pengetatan kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, serta proses konsultasi MSCI yang keputusan akhirnya dijadwalkan paling lambat Juni 2027.

Kombinasi ketidakpastian politik dalam negeri dan tekanan eksternal tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 hingga awal 2027. Oleh karena itu, kepastian transisi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan pasar.

Untuk mempertahankan stabilitas, Yusuf menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan fiskal dan investasi, koordinasi kebijakan moneter, serta penyelesaian proses politik berdasarkan ketentuan hukum. Pelaksanaan belanja pemerintah menjelang akhir tahun, penyaluran stimulus, dan reformasi pasar modal juga dinilai perlu berjalan sesuai jadwal.

Menurutnya, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk membantu meredam gejolak pasar keuangan. Ia merujuk posisi cadangan devisa sekitar 146,5 miliar dolar AS pada Agustus 2026 sebagai salah satu penyangga stabilitas.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang diserahkan pada Kamis (12/11/2026).

Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Adapun Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Gibran diketahui menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR melalui pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.

Dengan adanya proses pergantian kepemimpinan tersebut, Yusuf menilai langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan ekonomi akan menjadi perhatian penting. Kelancaran transisi politik diharapkan dapat membatasi gejolak pasar, menjaga kepercayaan investor, dan memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan.