TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tengah mengkaji kemungkinan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis. Sementara itu, tuntutan penyesuaian kualifikasi pendidikan pegawai masih menghadapi kendala regulasi dan kewenangan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PPPK Teknis Penuh Waktu Kota Tangerang bersama DPRD di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (19/11/2026).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026. Para pegawai meminta kepastian mengenai sejumlah tuntutan yang dinilai belum memperoleh penyelesaian.
Forum PPPK Teknis menyampaikan empat tuntutan utama, yakni penyetaraan TPP dengan pegawai negeri sipil (PNS), penyesuaian kualifikasi pendidikan berdasarkan ijazah yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), moratorium seleksi calon PNS di Kota Tangerang, serta penyelenggaraan RDP lanjutan.
Ketua Forum PPPK Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan audiensi dilakukan untuk meminta kejelasan tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap persoalan yang sebelumnya telah dibahas bersama DPRD.
Menurutnya, sejumlah tuntutan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan pihak eksekutif dan instansi yang berwenang mengambil kebijakan.
Jamiludin berharap DPRD dapat menjadi penghubung antara forum PPPK dan Pemerintah Kota Tangerang agar pembahasan dapat berlangsung secara menyeluruh.
Ia juga meminta agar RDP lanjutan menghadirkan sejumlah pejabat yang mengikuti pertemuan sebelumnya, antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian forum adalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan sejumlah PPPK teknis dengan ijazah yang dimiliki.
Jamiludin menyebut terdapat pegawai berpendidikan sarjana atau S1 yang dalam administrasi pengangkatannya justru tercatat menggunakan kualifikasi pendidikan setingkat SMA.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penyelesaian agar kualifikasi pendidikan pegawai dapat disesuaikan dengan dokumen pendidikan dan data kepegawaian yang berlaku.
Ia memperkirakan persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK teknis yang diangkat pada 2024. Jamiludin menyebut persoalan serupa tidak dialami kelompok PPPK dari unsur tenaga pendidikan maupun kesehatan.
Selain penyetaraan ijazah, Forum PPPK juga meminta adanya penyesuaian TPP agar setara dengan PNS dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Jamiludin menyampaikan bahwa forum masih memprioritaskan dialog dan audiensi sebagai upaya memperjuangkan aspirasi pegawai.
Namun, apabila hingga 2027 belum terdapat perkembangan terhadap tuntutan tersebut, forum akan membahas langkah lanjutan melalui konsolidasi internal.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan Forum PPPK Teknis telah diterima dan menjadi perhatian DPRD.
Menurutnya, sebagian tuntutan telah diakomodasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, beberapa persoalan belum dapat diselesaikan karena berkaitan dengan regulasi dan keputusan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta BKN.
Terkait penyesuaian kualifikasi pendidikan, Pandu menjelaskan bahwa BKPSDM Kota Tangerang telah beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari penyelesaian.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sehingga membutuhkan tindak lanjut dari instansi pusat.
Adapun mengenai kenaikan TPP, DPRD berencana melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji kemungkinan penyesuaian.
Pandu mengatakan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terlebih kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang saat ini menghadapi tekanan fiskal.
Dengan demikian, kenaikan TPP belum dapat dipastikan karena masih memerlukan pembahasan mengenai ketersediaan anggaran serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Pandu menyampaikan bahwa DPRD berencana kembali mengundang perwakilan Forum PPPK setelah koordinasi bersama TAPD dilakukan.
Melalui pertemuan lanjutan tersebut, forum diharapkan dapat memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pembahasan dan kemungkinan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang, Hadi Saputra, mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil audiensi beserta tuntutan forum kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Hadi menjelaskan bahwa pembahasan mengenai TPP sebelumnya telah memiliki dasar kebijakan melalui peraturan wali kota (Perwal).
Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara untuk persoalan penyetaraan ijazah, BKPSDM masih perlu melakukan konfirmasi kepada pimpinan sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
Hadi juga menyampaikan rencana pelaksanaan RDP lanjutan paling lambat akhir Desember 2026.
Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan TAPD untuk membahas lebih lanjut kemungkinan penyelesaian tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Melalui pembahasan lanjutan, DPRD dan Pemkot Tangerang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tuntutan peningkatan TPP serta penyesuaian administrasi kualifikasi pendidikan PPPK teknis.
Meski demikian, keputusan mengenai kenaikan TPP dan penyetaraan ijazah belum ditetapkan dalam audiensi tersebut. Kedua persoalan masih membutuhkan proses koordinasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
Sumber: Banten Ekspres
Penulis: M. Dhuyuf Khuzaimi
Tanggal Terbit: 19 November 2026
URL: https://www.bantenekspres.co.id/2026/11/19/dprd-kota-tangerang-kaji-kenaikan-tpp-pppk-penyetaraan-ijazah-masih-terkendala-regulasi/




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!