Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus menyepakati sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar pada Senin (16/11/2026) malam. Agenda ini menjadi bagian dari penyusunan program kerja dan perencanaan pembentukan regulasi daerah untuk tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh, didampingi Zulpan Azmi dan Sunardi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027.
Agus menjelaskan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah melewati sejumlah tahapan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan dan pemeriksaan usulan, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga penyelarasan rancangan berdasarkan kebutuhan pembangunan.
Setiap usulan juga melalui proses penentuan skala prioritas sebelum dimasukkan ke dalam program legislasi daerah. Langkah tersebut dilakukan agar pembentukan peraturan daerah memiliki arah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Menurut Agus, Propemperda tidak seharusnya dipandang hanya sebagai daftar rancangan regulasi yang akan disusun. Program tersebut juga mencerminkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kampar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di masyarakat.
Dari 31 Ranperda yang disepakati dalam Propemperda 2027, sebanyak tiga rancangan merupakan agenda wajib tahunan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
Ketiga rancangan tersebut meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
Selain agenda tahunan, Pemerintah Kabupaten Kampar mengajukan 15 Ranperda yang mencakup berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sejumlah materi yang diusulkan pemerintah kabupaten berkaitan dengan pengaturan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan desa baru di beberapa kecamatan.
Usulan pembentukan desa baru meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, serta Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok.
Wilayah lain yang masuk dalam usulan adalah Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.
Rencana pembentukan sejumlah desa tersebut masih berada dalam tahapan usulan Ranperda. Dengan demikian, desa-desa yang diusulkan belum dapat dinyatakan resmi terbentuk hanya berdasarkan penetapan Propemperda 2027.
Di luar urusan pemerintahan desa, pemerintah kabupaten juga mengusulkan perubahan regulasi mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040.
Usulan lainnya mencakup perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029 serta perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, DPRD Kampar mengajukan lima Ranperda inisiatif yang mencakup bidang kebudayaan, olahraga, kesejahteraan sosial, kekayaan intelektual, dan lingkungan hidup.
Dalam bidang kebudayaan, DPRD mengusulkan regulasi tentang pengembangan, pembinaan, serta perlindungan bahasa daerah dan sastra Kampar. Usulan ini menjadi salah satu agenda pembentukan aturan yang berkaitan dengan pelestarian bahasa dan kebudayaan lokal.
Untuk bidang olahraga, terdapat Ranperda mengenai penyelenggaraan keolahragaan. DPRD juga mengusulkan pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.
Dua Ranperda inisiatif lainnya meliputi fasilitasi kekayaan intelektual serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelima rancangan tersebut masuk dalam daftar prioritas pembentukan peraturan daerah pada 2027.
Dengan ditetapkannya Renja dan Propemperda, DPRD Kabupaten Kampar telah menyusun dasar perencanaan kegiatan dan agenda legislasi untuk tahun mendatang.
Meski demikian, masuknya suatu rancangan dalam Propemperda tidak berarti rancangan tersebut telah disahkan menjadi peraturan daerah. Setiap Ranperda tetap memerlukan proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan regulasi yang berlaku.
Melalui agenda tersebut, DPRD Kampar dan pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyelaraskan penyusunan kebijakan daerah dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Sumber: Riau Pos
Editor: Rinaldi
Tanggal terbit: 17 November 2026
URL: https://riaupos.jawapos.com/kampar/2611170065/dprd-kampar-tetapkan-renja-2027-sebanyak-31-ranperda-masuk-program-prioritas




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!