Defisit APBN Capai Rp379,3 Triliun, Menkeu Suahasil Tegaskan Anggaran Negara Tetap Terkendali

Defisit APBN Oktober 2026 Masih Sesuai Perencanaan Pemerintah

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026, atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), menjelaskan bahwa angka tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang menargetkan defisit sebesar 2,85 persen dari PDB pada akhir tahun. Ia menegaskan bahwa defisit anggaran tidak serta-merta menunjukkan kerugian negara karena APBN sejak awal dirancang untuk memungkinkan belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatan guna membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Belanja Mencapai Rp2.997,2 Triliun

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahunan, dengan pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran, meningkat 15,6 persen secara tahunan sehingga selisih antara pendapatan dan pengeluaran menghasilkan defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun. Suahasil menilai perkembangan penerimaan dan belanja selama sepuluh bulan pertama masih berjalan sesuai perencanaan, sementara percepatan realisasi belanja diperkirakan berlangsung pada November dan Desember seiring penyelesaian kontrak serta pembayaran pekerjaan oleh kementerian dan lembaga.

Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun Jadi Indikator Kondisi Fiskal

Di tengah defisit APBN, pemerintah tetap mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026, yang menunjukkan bahwa pendapatan negara masih lebih tinggi daripada belanja apabila pembayaran bunga utang tidak diperhitungkan. Suahasil menjelaskan bahwa penggunaan istilah APBN tekor perlu dipahami secara tepat karena anggaran negara tidak dapat dinilai menggunakan ukuran keuntungan atau kerugian sebagaimana kegiatan bisnis, melainkan berdasarkan fungsi belanja untuk kepentingan masyarakat. Dengan capaian penerimaan dan pengeluaran yang dinilai tetap sesuai jalur, Kementerian Keuangan berupaya menjaga pengelolaan fiskal agar tetap kredibel sekaligus memastikan anggaran pemerintah dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan publik dan kegiatan pembangunan.

Sumber: Liputan6