Pemkab Kutai Barat Dorong Sinergi Pemerintahan Kampung
SENDAWAR– Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Petinggi atau kepala kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan di tingkat kampung. Arahan tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang berlangsung pada Senin (9/11/2026). Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis, komunikasi terbuka, serta penyelesaian perbedaan pendapat melalui musyawarah sesuai peraturan menjadi landasan penting dalam memastikan pelayanan dan pembangunan berjalan demi kepentingan masyarakat.
Tiga Prioritas Utama untuk Tingkatkan Kinerja Aparatur Kampung
Dalam arahannya, Frederick Edwin menetapkan tiga prioritas yang harus diperhatikan aparatur kampung, yakni penguatan koordinasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek koordinasi, Petinggi dan BPK diminta memahami pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing, sementara pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, tertib, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun dalam pelayanan publik, seluruh aparatur kampung diharapkan mengutamakan kebutuhan warga, menyelesaikan persoalan secara bersama, serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Ekonomi Kampung
Melalui penguatan koordinasi dan penerapan ketiga prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya membangun sistem pemerintahan kampung yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sinergi antara Petinggi, BPK, dan masyarakat diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program pembangunan, mendorong pemerataan infrastruktur, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Dengan konsolidasi pemerintahan kampung yang berkelanjutan, Pemkab Kutai Barat menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi kampung.
Sumber : Kaltim Post
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!