BAZNAS Dorong Tertib Administrasi dan Penguatan Perlindungan Hukum
JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperbaiki tata kelola arsip sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan dana zakat. Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan pada Selasa (17/11/2026) menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan kegiatan pengelolaan zakat harus dilengkapi dasar hukum serta dokumentasi administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, arsip memiliki fungsi penting sebagai bukti resmi sekaligus sarana mengurangi risiko hukum, sehingga BAZNAS dapat menunjukkan catatan kegiatan yang lengkap dan transparan ketika menghadapi proses evaluasi maupun audit.
Sejumlah Regulasi Internal Diterbitkan untuk Memperkuat Sistem Kearsipan
Dalam mendukung pengelolaan arsip yang lebih tertib, BAZNAS telah menetapkan sejumlah aturan internal, antara lain Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 72 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Arsip. Aturan lainnya mencakup Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip serta Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 250 Tahun 2025 mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, yang menjadi pedoman dalam penataan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen kelembagaan. Zainut menekankan bahwa keberadaan regulasi tersebut harus disertai penerapan yang konsisten di seluruh tingkatan BAZNAS agar tata kelola administrasi berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendukung pengelolaan zakat secara profesional.
ANRI Tekankan Pentingnya Bukti Administrasi dalam Setiap Tahapan Pengelolaan Zakat
Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Padiksit, menjelaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan zakat harus memiliki dokumen pendukung, mulai dari penghimpunan yang dilengkapi bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi hingga pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan penerima, serta bukti penyaluran. Pada tahap pendayagunaan, dokumentasi diperlukan untuk mencatat pelaksanaan program, pendampingan, dan laporan hasil, sedangkan akuntabilitas diperkuat melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan guna memastikan dana yang dipercayakan para muzaki dapat dipertanggungjawabkan. Rio juga mengingatkan bahwa pengelolaan arsip harus mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan dokumen, sementara pemusnahan hanya boleh dilakukan apabila masa retensinya berakhir, arsip tidak lagi memiliki nilai guna, ketentuan mengizinkan pemusnahan, dan dokumen tersebut tidak berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum.
Sumber: ANTARA News




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!