Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang petani jagung menjual hasil panen dengan harga lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ketentuan HPP merupakan batas minimal pembelian yang diterapkan melalui Perum Bulog untuk melindungi petani dari risiko penurunan harga.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa petani memiliki kebebasan memasarkan jagung dengan harga yang lebih tinggi apabila kondisi pasar memungkinkan. Pemerintah tidak menetapkan HPP sebagai batas maksimal harga jual yang harus dipatuhi petani.
Penegasan tersebut disampaikan Hermawan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia sekaligus meluruskan anggapan bahwa petani dapat dikenai sanksi pidana apabila menjual jagung melebihi harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Hermawan, tidak terdapat larangan maupun ancaman pidana bagi petani yang menjual hasil panennya di atas HPP. Kebijakan tersebut justru dirancang sebagai instrumen perlindungan untuk memastikan petani tetap memperoleh harga pembelian yang layak, terutama ketika harga pasar mengalami penurunan.
Dalam pelaksanaannya, kewajiban membeli jagung sesuai HPP berlaku bagi Perum Bulog. Ketika harga jagung di pasaran berada di atas ketentuan tersebut, petani tetap dapat menjual hasil produksinya kepada pembeli swasta dengan harga yang lebih tinggi.
Bapanas menjelaskan bahwa ketentuan HPP jagung pipilan kering telah diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan minimal Rp5.500 per kilogram. Ketentuan ini berlaku untuk jagung dengan kadar air antara 18 hingga 20 persen, tanpa persyaratan mengenai tingkat kandungan aflatoksin.
Sementara itu, harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram diberlakukan untuk jagung pipilan kering yang diserahterimakan di gudang Bulog dalam bentuk kemasan. Jagung tersebut harus memenuhi persyaratan kadar air maksimal 14 persen dan kandungan aflatoksin paling tinggi 50 part per billion (ppb).
Selain pembelian dalam bentuk kemasan, Bulog juga dapat membeli jagung pipilan kering secara curah dengan harga Rp6.250 per kilogram. Persyaratan kualitasnya mencakup kadar air maksimal 14 persen serta kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb.
Perbedaan harga tersebut berkaitan dengan spesifikasi jagung dan mekanisme penyerahan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, harga pembelian Bulog tidak berlaku secara seragam untuk seluruh kondisi dan jenis penyerahan jagung.
Hermawan menjelaskan bahwa penetapan HPP memiliki fungsi penting ketika memasuki musim panen raya. Pada periode tersebut, peningkatan pasokan hasil pertanian dapat menyebabkan harga jagung di tingkat petani mengalami tekanan.
Melalui mekanisme pembelian pemerintah, Bulog diwajibkan melakukan penyerapan ketika harga jagung domestik turun. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu menjaga nilai jual hasil panen agar tidak jatuh di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, apabila harga pasar berada di atas HPP, petani dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjual jagung kepada pihak swasta. Hermawan memberikan contoh bahwa ketika harga jagung mencapai Rp7.000 per kilogram, pembelian dapat dilakukan oleh pelaku usaha swasta karena harga tersebut melebihi patokan pembelian Bulog.
Menurutnya, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa HPP berfungsi sebagai jaring pengaman harga, bukan sebagai pembatas keuntungan yang dapat diperoleh petani dari kegiatan pemasaran hasil pertanian.
Dari sisi pengadaan, Bapanas mencatat realisasi penyerapan jagung produksi dalam negeri oleh Perum Bulog mencapai 240,7 ribu ton hingga pertengahan November 2026.
Dalam rincian bulanan, pengadaan jagung pada Oktober 2026 tercatat sebanyak 2.308 ton. Sementara itu, penyerapan sejak awal hingga pertengahan November mencapai 3.443 ton.
Capaian pengadaan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendukung penyerapan produksi jagung nasional melalui Bulog.
Di sisi lain, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penegakan aturan pangan ditujukan kepada pelaku usaha besar yang terbukti melakukan pelanggaran, bukan kepada petani, peternak, maupun pedagang kecil.
Menurut Amran, ketentuan mengenai denda dan sanksi pidana diberlakukan terhadap produsen serta distributor besar yang terbukti melakukan manipulasi harga pangan hingga merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas pasar.
Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok pangan untuk mencegah praktik permainan harga. Pengawasan tersebut diarahkan agar aktivitas perdagangan berjalan secara adil bagi petani, pelaku usaha, dan konsumen.
Amran mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami kebijakan pengendalian harga pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberikan perlindungan kepada petani dan pedagang kecil, sekaligus melakukan penindakan terhadap pelaku usaha besar yang terbukti melakukan kecurangan.
Melalui penjelasan tersebut, Bapanas memastikan petani jagung tetap memiliki kesempatan memperoleh harga jual yang lebih tinggi dari HPP. Sementara itu, mekanisme pembelian oleh Bulog tetap dijalankan sebagai perlindungan ketika harga jagung di tingkat petani mengalami penurunan.
Sumber: ANTARA News Jambi




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!