KPK Periksa Sekretaris Utama BNPB Terkait Dugaan Pengaturan Proyek Dana Bencana
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengaturan pembagian proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada sejumlah perusahaan atau penyedia tertentu. Dalam pengembangan penyidikan tersebut, KPK memeriksa Sekretaris Utama BNPB, Rustian, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (19/11/2026) untuk memperoleh keterangan mengenai mekanisme penggunaan anggaran kebencanaan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Rustian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana tersebut, sehingga keterangannya diperlukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Penunjukan Langsung Vendor dan Potensi Konflik Kepentingan Jadi Fokus Penyidikan
Budi menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung, mengingat penggunaan Dana Siap Pakai dalam kondisi tertentu memungkinkan instansi melakukan pengadaan tanpa mengikuti tahapan lelang sebagaimana prosedur pengadaan pada umumnya. KPK berupaya mengidentifikasi pihak yang memiliki kewenangan menunjuk penyedia barang dan jasa, menentukan pembagian proyek, serta memastikan apakah proses tersebut dimanfaatkan untuk mengarahkan pekerjaan kepada perusahaan tertentu. Penyelidikan juga mencakup dugaan konflik kepentingan dan pemberian imbalan atau kickback, terutama karena mekanisme pengadaan yang diperiksa tidak lagi melibatkan kelompok kerja atau pokja, melainkan memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan langsung kepada penyedia.
Lima Tersangka Telah Ditetapkan, KPK Sita Barang Bukti Senilai Rp5,47 Miliar
Selain memeriksa Rustian, penyidik KPK meminta keterangan Donny Immanuel Haratua Situmeang selaku aparatur sipil negara yang bertugas sebagai analis kebencanaan BNPB untuk mendalami perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 14 orang terkait lingkungan BNPB. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB, Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta bernama Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. Dalam penyidikan dugaan korupsi berupa suap dan konflik kepentingan pada pengelolaan DSP untuk penanganan darurat bencana periode 2024–2026, KPK telah menyita barang bukti bernilai sekitar Rp5,47 miliar yang meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Sumber:
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Tanggal terbit: 20 Nov 2026 09:45 WIB
URL: Tirto.id – KPK Gali Sestama BNPB soal Dugaan Plotting Anggaran DSP




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!