JAKARTA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Parulian Paidi Aritonang, menilai sosok wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus memiliki pengalaman pemerintahan, kapasitas intelektual, serta pemahaman mendalam mengenai konstitusi.
Menurut Parulian, kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia menuntut kepemimpinan nasional yang tidak hanya mengandalkan kekuatan politik, tetapi juga didukung kematangan dalam mengambil keputusan dan kemampuan memberikan pertimbangan strategis.
Ia berpandangan bahwa pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional perlu menjadi momentum untuk mempertimbangkan kualitas figur yang dinilai mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan secara efektif.
Parulian menegaskan bahwa popularitas dan pengaruh politik bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden. Pengalaman kenegaraan, integritas, kedalaman pemikiran, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.
Pandangan tersebut disampaikan Parulian melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa (17/11/2026). Ia menilai bahwa pemilihan figur wakil presiden perlu memperhatikan keseimbangan antara kemampuan politik dan kompetensi dalam memahami persoalan ketatanegaraan.
Dalam konteks tersebut, Parulian menyebut Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu tokoh yang memiliki rekam jejak panjang dan patut dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai sosok wakil presiden.
Yusril merupakan alumni sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengalamannya mencakup bidang akademik, hukum, dan pemerintahan dalam berbagai periode kepemimpinan nasional.
Parulian menyoroti perjalanan Yusril yang telah terlibat dalam dinamika pemerintahan sejak era Presiden Soeharto hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman lintas pemerintahan tersebut dinilainya memberikan pemahaman yang luas terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Rekam jejak tersebut juga mencakup pemahaman mengenai masa transisi Reformasi, proses penguatan kelembagaan demokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai situasi dan konfigurasi politik.
Menurut Parulian, salah satu keunggulan Yusril terletak pada kemampuannya menghubungkan pemikiran akademis dengan praktik penyelenggaraan negara. Penguasaan terhadap teori hukum dan pengalaman dalam pemerintahan dinilai menjadi perpaduan penting untuk menghadapi persoalan nasional.
Ia juga menyoroti pemahaman Yusril mengenai hukum tata negara, prinsip konstitusionalisme, serta tata kelola pemerintahan. Kompetensi tersebut dipandang sebagai modal yang relevan dalam mendukung kepemimpinan nasional.
Parulian menilai pengalaman panjang yang disertai kemampuan intelektual dan kematangan dalam mempertimbangkan persoalan dapat menjadi landasan bagi seorang pemimpin dalam menentukan langkah strategis.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan kekuatan politik dengan ketelitian dalam aspek hukum. Keberanian mengambil keputusan, menurutnya, juga harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap konstitusi.
Selain itu, agenda pembangunan nasional perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga mempertimbangkan landasan konstitusional dalam setiap kebijakan.
Pandangan Parulian mengenai Yusril merupakan penilaian terhadap kapasitas dan pengalaman seorang tokoh dalam konteks kepemimpinan nasional. Pernyataan tersebut tidak menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai penunjukan atau pengisian jabatan wakil presiden.
Sumber: JawaPos.com
Penulis: Ryandi Zahdomo
Editor: Diar Candra
Tanggal Terbit: Rabu, 18 November 2026, pukul 03.11 WIB




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!