Fahd A Rafiq Bantah Keterlibatan Korupsi dan Sebut Dana Rp70 Miliar untuk NU
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam, Fahd menyatakan bahwa uang tersebut diberikan untuk kepentingan organisasi NU dan bukan berkaitan dengan praktik korupsi sebagaimana yang disangkakan kepadanya. Ia juga mempersoalkan penangkapan serta penetapan dirinya sebagai tersangka karena menilai KPK telah melakukan kekeliruan dalam menangani keterlibatannya pada perkara tersebut.
Fahd Mengaku Sempat Diminta Rp100 Miliar sebagai Dana Talangan Muktamar
Dalam pemeriksaan sebelumnya pada 10 November 2026, Fahd mengungkapkan bahwa seseorang berinisial AS, yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut, sempat meminta uang sebesar Rp100 miliar kepadanya. Menurut penuturannya, AS beberapa kali menghubunginya melalui telepon pada 25 hingga 27 Agustus 2026, tetapi permintaan tersebut awalnya ditolak sebelum AS kembali menghubungi dengan membawa nama seorang tokoh penting yang tidak bersedia ia ungkapkan. Fahd kemudian mengaku memberikan pinjaman dana yang disebutnya sebagai dana talangan untuk pelaksanaan Muktamar NU, sementara kebenaran tujuan penggunaan uang tersebut masih menjadi bagian dari informasi yang perlu dibuktikan dalam proses hukum.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka dan Lakukan Penggeledahan di Sejumlah Lokasi
Perkara dugaan korupsi ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kemudian berlanjut dengan penetapan delapan tersangka pada hari berikutnya, termasuk sejumlah pejabat pertanahan, pihak swasta, mantan Bupati Kebumen berinisial AS, dan Fahd A Rafiq. Sebagai bagian dari penyidikan, KPK melakukan penggeledahan pada 17 September di sejumlah ruangan pejabat Kementerian ATR/BPN, kemudian melanjutkannya ke kantor Summarecon di Jakarta pada 18 September, rumah seorang pejabat berinisial L di Bekasi, serta kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September. Penggeledahan berikutnya dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September, serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026 sebagai bagian dari pendalaman dugaan korupsi tersebut.
Sumber: JPNN.com
Penulis: M. Fathra Nazrul Islam
URL: JPNN.com – Fahd A Rafiq Tersangka Korupsi ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
Tanggal terbit: Rabu, 18 November 2026 – 08:53 WIB




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!