Kasus Korupsi Kebun Binatang Surabaya Memasuki Tahap Penuntutan
SURABAYA – Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap penuntutan setelah mantan Direktur Utama, Choirul Anwar (CA), diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II berlangsung di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (16/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formal dan materiil. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, menjelaskan bahwa jaksa tengah menyiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk menjalani persidangan.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pakan Satwa Rugikan Negara Rp10,2 Miliar
Berdasarkan hasil penyidikan, Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya selama memimpin PDTS KBS dengan memerintahkan staf keuangan berinisial S untuk mengeluarkan dana perusahaan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban seolah-olah digunakan untuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan fasilitas kebun binatang. Penyidik menemukan dugaan pengeluaran fiktif dan penggelembungan anggaran dengan cara mengurangi jatah pakan hewan, sementara laporan keuangan dibuat seakan-akan sesuai dengan kebutuhan operasional, sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp10.209.664.735,60 atau sekitar Rp10,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tersangka, sedangkan penyimpangan anggaran turut dikaitkan dengan memburuknya kondisi fasilitas dan kesehatan satwa, mulai dari kandang yang tidak terawat hingga hewan yang dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati akibat kekurangan pakan dan perawatan.
Jaksa Siapkan Dakwaan Berlapis, Tersangka Ditahan Selama 20 Hari
Dalam proses pelimpahan perkara, penyidik menyerahkan sejumlah barang bukti berupa delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu laptop, satu telepon genggam, uang tunai, serta aset tanah dan bangunan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan. Choirul Anwar dijerat dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, serta dakwaan kedua berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP. Sambil menunggu pelimpahan perkara ke pengadilan, jaksa melanjutkan penahanan tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur, sementara seluruh dugaan perbuatan dan kerugian negara tersebut akan diuji melalui proses persidangan.
Sumber: CNN Indonesia




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!