Pemprov Jabar Percepat Perlinsos Digital di 27 Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan penerapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di seluruh 27 kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak kehilangan akses akibat permasalahan pendataan maupun administrasi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa optimalisasi program perlindungan sosial harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah. Ketepatan administrasi dan pengelolaan data penerima dinilai berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan bantuan.

Penegasan tersebut disampaikan Herman saat memberikan arahan kepada 27 kepala dinas sosial dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital se-Jawa Barat di Plataran Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Herman mengingatkan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif. Program tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, kelemahan dalam proses pendataan dan administrasi berpotensi menyebabkan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak memperoleh haknya. Karena itu, pengelolaan data menjadi perhatian dalam percepatan program Perlinsos Digital.

“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ujar Herman.

Herman menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan kemiskinan. Ia menilai optimalisasi program bantuan bagi kelompok masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya pemerintah mengurangi persoalan kemiskinan.

“Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” katanya.

Selain menekankan ketepatan administrasi, Herman turut menyoroti kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5 sebagai sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial. Kelompok tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperluas jangkauan program kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” tegas Herman.

Melalui percepatan Perlinsos Digital, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mendorong pelaksanaan perlindungan sosial secara merata di seluruh kabupaten/kota. Penguatan pendataan dan administrasi diharapkan dapat mencegah warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan terlewat dalam pelaksanaan program.