Prabowo Kunjungi Luar Negeri saat Kursi Wapres Kosong, Pemerintah Pastikan Tugas Negara Tetap Berjalan

Prabowo Jalani Kunjungan Luar Negeri di Tengah Kekosongan Jabatan Wapres

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri pada 14–16 November 2026, di tengah kondisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Situasi tersebut menjadi perhatian publik karena belum adanya wakil presiden yang dapat mendampingi atau menggantikan tugas kepala negara apabila terjadi keadaan mendesak selama kunjungan berlangsung. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghalangi Presiden menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan.

Yusril Tegaskan Presiden Tetap Bisa Memimpin Pemerintahan dari Luar Negeri

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap dapat menjalankan pemerintahan, baik ketika berada di dalam negeri maupun saat melaksanakan agenda kenegaraan di luar negeri. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026), ia menyebut keberadaan para menteri sebagai pembantu presiden turut mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, meskipun kedudukan dan kewenangan mereka tidak sama dengan wakil presiden. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Koto menyampaikan pandangan berbeda dengan menilai kekosongan jabatan wakil presiden dapat menimbulkan risiko apabila terjadi keadaan darurat, sehingga menurutnya pengisian jabatan tersebut sebaiknya diselesaikan sebelum presiden melakukan perjalanan ke luar negeri.

MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026

Di tengah perhatian terhadap kelangsungan pemerintahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyiapkan agenda pengisian jabatan wakil presiden yang ditargetkan berlangsung pada awal Desember 2026. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa rapat paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden terpilih dijadwalkan pada Rabu (2/12/2026), berdasarkan kesepakatan rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik. Dengan jadwal tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat segera diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan, sementara Presiden Prabowo tetap menjalankan tugas pemerintahan selama periode kekosongan jabatan berlangsung.

Sumber: Kaltim Post