Bima Arya Minta Kepala Daerah Fokus Layani Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap memprioritaskan pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintahan di tengah dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Arahan tersebut disampaikan Bima Arya saat melakukan kunjungan ke Balai Kota Bogor dan bertemu dengan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim pada Jumat, 13 November 2026.

Bima menegaskan bahwa perkembangan politik di tingkat nasional tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Para kepala daerah diminta tetap menjalankan tanggung jawabnya, khususnya dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program prioritas berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Bima, mekanisme pergantian wakil presiden telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam konstitusi. Ketentuan tersebut mencakup aturan dan tahapan yang harus dijalankan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Dengan adanya mekanisme konstitusional tersebut, Bima menilai kepala daerah tidak perlu terlalu larut dalam perkembangan politik yang sedang berlangsung. Perhatian pemerintah daerah harus tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan program pembangunan.

Selain menyoroti pelayanan publik, Bima Arya turut memberikan tanggapan mengenai penyesuaian administrasi di sejumlah kantor pemerintahan, termasuk terkait penurunan foto Gibran Rakabuming Raka setelah perubahan status jabatannya.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut merupakan hal yang wajar apabila status jabatan telah berubah secara formal. Namun, setiap langkah yang dilakukan oleh instansi pemerintahan tetap harus memperhatikan etika dan dilaksanakan secara patut.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai tata cara penurunan foto wakil presiden di lingkungan kantor pemerintahan.

Pernyataan kedua pejabat tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian administratif masih memerlukan pedoman pelaksanaan, sementara tugas utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan tanpa terganggu dinamika politik nasional.