Gibran Mundur Dari Jabatan Wapres, Ini Hak Pensiun dan Fasilitas Negara Yang Bisa Diterima

Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan, Hak Mantan Wapres Diatur Undang-Undang

JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memunculkan perhatian mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Gibran sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sehingga proses pemberhentiannya menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang harus diselesaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden serta Wakil Presiden, mantan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat berhak memperoleh pensiun, tunjangan, dan sejumlah fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumah, Kendaraan, dan Biaya Kesehatan Termasuk Fasilitas Mantan Wakil Presiden

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan wakil presiden dapat menerima tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga yang mencakup air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga. Sementara itu, Pasal 8 memberikan hak atas sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi untuk menunjang kebutuhan mantan pejabat negara tersebut. Perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah dan biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima, sedangkan biaya perawatan kendaraan serta gaji pengemudi tetap ditanggung negara.

Pensiun Pokok Rp20,16 Juta per Bulan Bergantung pada Keputusan MPR

Mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, dengan perhitungan gaji wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Berdasarkan angka gaji pokok tertinggi Rp5,04 juta per bulan yang dirujuk dalam pemberitaan, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta sehingga jumlah tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun yang pembayarannya dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Namun, kepastian Gibran menerima pensiun dan fasilitas tersebut tetap bergantung pada keputusan resmi MPR mengenai status pemberhentiannya, karena undang-undang menetapkan pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya dilakukan dengan hormat kecuali MPR secara tegas memutuskan sebaliknya.

Sumber: CNBC Indonesia