JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak nasional hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut meningkat 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah memenuhi 76,2 persen target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Berdasarkan angka yang disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), tambahan penerimaan yang masih perlu dikumpulkan disebut mencapai sekitar Rp514 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin baik. Selain itu, pembenahan administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax turut menjadi faktor yang mendukung penerimaan negara.
Jika ditinjau berdasarkan jenis pajaknya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp893,10 triliun. Penerimaan dari sektor tersebut tercatat meningkat 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Capaian tersebut didukung oleh aktivitas perekonomian dan konsumsi dalam negeri.
Pada sektor minyak dan gas bumi, penerimaan PPh migas tercatat sebesar Rp48,88 triliun atau mengalami pertumbuhan 84,7 persen. Peningkatan tersebut berlangsung seiring dengan kenaikan harga minyak bumi.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan penurunan sebesar 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke penghujung tahun.
Suahasil memperkirakan penerimaan dari pembayaran PBB yang bergeser tersebut akan kembali tercermin dalam laporan realisasi APBN pada Desember 2026.
Selain PBB, penerimaan kelompok pajak lainnya nondeposit juga mengalami penurunan. Hingga akhir Oktober 2026, penerimaan dari kelompok tersebut tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau turun 9 persen.
Penurunan lebih besar terjadi pada penerimaan melalui akun deposit pajak. Nilainya mencapai Rp33,6 triliun atau merosot 49,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa berkurangnya penerimaan melalui akun deposit tidak menunjukkan penurunan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut berkaitan dengan semakin banyak wajib pajak yang langsung menyetorkan kewajibannya ke pos penerimaan sesuai jenis pajak yang dibayarkan.
Dengan mekanisme tersebut, penggunaan akun deposit untuk pembayaran yang belum teridentifikasi berdasarkan jenis pajak menjadi semakin sedikit.
“Turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tetapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya itu sekarang makin mengecil,” ujar Suahasil.
Sementara itu, penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) serta aktivitas ekonomi digital lainnya tercatat mencapai Rp14,1 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari kelompok Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Kontribusi perpajakan dari kegiatan ekonomi digital menjadi bagian dari penerimaan negara yang turut dicatat pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2026.
Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen hingga Oktober menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Namun, pemerintah masih perlu mengoptimalkan penerimaan pada sisa tahun anggaran agar realisasi pajak dapat mendekati atau memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Kementerian Keuangan juga terus mengandalkan pembenahan administrasi perpajakan melalui Coretax serta perkembangan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mendukung penerimaan negara hingga akhir tahun.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!