BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah harus memastikan seluruh pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Marindo dalam keterangannya di Bandarlampung, Kamis (12/11/2026), berkaitan dengan pelaksanaan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman pada 2026.
Menurutnya, proses penilaian tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan jajaran rumah sakit untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, mengidentifikasi kekurangan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Penilaian Ombudsman pada 2026 ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan, dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” ujar Marindo.
Ia menekankan bahwa seluruh jajaran RSUDAM harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang adil, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan peraturan yang berlaku.
Marindo menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi, kepastian prosedur, kemudahan akses, dan transparansi informasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, serta terbebas dari praktik maladministrasi.
“Seluruh jajaran rumah sakit harus meningkatkan profesionalisme dan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang adil sesuai standar serta ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Marindo, pelayanan publik menjadi salah satu bentuk interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan harus memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu setiap penyelenggara pelayanan harus memastikan layanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Dalam menghadapi penilaian Ombudsman, Marindo meminta jajaran RSUDAM melakukan persiapan secara menyeluruh. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah konsistensi penerapan standar pelayanan pada setiap unit kerja.
Selain penerapan standar, rumah sakit juga diminta memastikan kelengkapan administrasi dan ketersediaan informasi pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Efektivitas mekanisme pengaduan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Saluran pengaduan diharapkan mampu menampung keluhan masyarakat dan mendukung penyelesaian persoalan pelayanan secara tepat.
Marindo juga mengingatkan pentingnya pencegahan maladministrasi sejak awal. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari praktik pelayanan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sementara itu, Direktur RSUDAM Provinsi Lampung, Lukman Pura, menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Lukman menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dipahami secara menyeluruh. Selain kualitas tindakan medis, rumah sakit juga perlu memberikan kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, serta respons yang baik terhadap kebutuhan pasien.
“Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, sikap profesional, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi perhatian seluruh jajaran rumah sakit,” ujar Lukman.
Dengan berbagai langkah tersebut, RSUDAM berupaya memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan agar semakin sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.
Pemprov Lampung berharap penilaian Ombudsman 2026 dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus mendorong perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan publik di rumah sakit daerah tersebut.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!