BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan pemerintah daerah optimistis sasaran tersebut dapat dicapai melalui berbagai intervensi yang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target melalui RPJMD untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,83 persen pada 2029,” ujar Jihan dalam keterangannya di Bandar Lampung, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Angka tersebut menempatkan Lampung dalam kelompok lima provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun mendatang agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Jihan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lima kabupaten yang membutuhkan perhatian lebih intensif dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting.
Kelima wilayah tersebut meliputi Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat validasi data serta meningkatkan pendampingan pada wilayah tersebut agar pelaksanaan intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu, perlu diperkuat langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada lima daerah tersebut,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung menjalankan enam kegiatan unggulan yang difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.
Program pertama berupa kampanye pemenuhan gizi melalui konsumsi produk peternakan, khususnya telur sebagai sumber protein hewani.
Melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 2 Tahun 2025, masyarakat didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu langkah meningkatkan asupan protein hewani dalam keluarga.
Program kedua adalah Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang dilaksanakan melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dengan memanfaatkan bahan pangan berbasis ikan.
Kegiatan tersebut telah menjangkau 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan sumber protein hewani kepada anak-anak.
Selanjutnya, program ketiga berfokus pada penguatan layanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, khususnya selama periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Intervensi tersebut mencakup pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, penyediaan makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi, serta konseling dan edukasi pola makan sehat.
Program keempat dilakukan melalui pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2025.
Desa Tapis dikembangkan sebagai model kerja sama lintas sektor untuk memperkuat pelayanan posyandu, kesehatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Sementara itu, program kelima dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan pangan kepada keluarga yang membutuhkan.
Bentuk dukungan tersebut berupa penyaluran paket sembako kepada ibu hamil yang berisiko mengalami masalah gizi, termasuk di Kota Metro dan sejumlah wilayah lainnya.
Adapun program keenam diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk pengembangan lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Jihan menegaskan bahwa seluruh program penurunan stunting mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara terintegrasi melalui 31 indikator layanan yang ditujukan kepada enam kelompok sasaran.
Kelompok tersebut mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga.
Perhatian khusus diberikan kepada anak berusia 0–23 bulan karena berada dalam periode penting 1.000 hari pertama kehidupan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, Pemprov Lampung mengedepankan pendekatan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan kalangan akademisi.
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah berperan menyediakan layanan dasar, data, logistik, dan dukungan anggaran. Organisasi profesi mendukung pelayanan klinis serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, lembaga filantropi memberikan bantuan pangan dan paket gizi, sedangkan akademisi mendukung melalui penelitian, inovasi, serta pendampingan.
“Kolaborasi ini menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan,” ujar Jihan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data, serta pelaksanaan enam program unggulan tersebut, Pemprov Lampung berupaya mempercepat penurunan prevalensi stunting dan mencapai target 10,83 persen pada 2029.
Pemerintah daerah berharap berbagai intervensi yang dijalankan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga di Provinsi Lampung.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!