Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir, Provinsi Riau, memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan di tingkat kepenghuluan melalui optimalisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan mengenai administrasi keuangan dan kewajiban perpajakan.
Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H Sarman Syahroni, yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir H Bistamam. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keuangan dan perpajakan.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana.
Selain menghadirkan narasumber dari instansi terkait, kegiatan ini diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Rokan Hilir Basri, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta Datuk dan Datin Penghulu dari seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam arahannya, Sarman Syahroni menekankan bahwa kepatuhan perpajakan pemerintah kepenghuluan tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Menurutnya, pembayaran pajak secara tertib memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui mekanisme pembagian pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mengharapkan seluruh aparatur kepenghuluan memahami kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Sarman menjelaskan bahwa semakin baik kepatuhan perpajakan pemerintah kepenghuluan, semakin besar pula dukungannya terhadap penerimaan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan daerah. Sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman para penghulu mengenai pentingnya ketertiban pembayaran pajak.
Selain pengawasan perpajakan, Pemkab Rokan Hilir juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes. Sistem digital tersebut dinilai dapat membantu aparatur menjalankan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara lebih terstruktur.
Pemanfaatan Siskeudes diharapkan dapat mempermudah proses administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepenghuluan. Sistem pencatatan yang lebih tertib juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan.
Melalui penerapan aplikasi tersebut, pemerintah kepenghuluan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap transaksi dan kewajiban perpajakan tercatat dengan baik. Pengelolaan anggaran yang didukung sistem digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Meski demikian, Sarman mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak secara otomatis menjamin terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Menurutnya, penerapan sistem digital harus disertai kedisiplinan aparatur serta pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
Kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi menjadi faktor penting agar penggunaan Siskeudes dapat berjalan secara optimal. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur perlu berjalan seiring dengan penerapan teknologi dalam administrasi keuangan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Rokan Hilir mendorong aparatur kepenghuluan untuk semakin memahami prosedur pengelolaan anggaran, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta memanfaatkan aplikasi Siskeudes sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan.
Penguatan pengawasan pajak dan optimalisasi Siskeudes diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan kepenghuluan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan keuangan di tingkat kepenghuluan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!