Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan keresahan di kalangan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Para pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni menerima pengurangan gaji atau menghadapi pengurangan jumlah tenaga kerja.
Kondisi tersebut menjadi perhatian para relawan karena setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap penghasilan maupun keberlangsungan pekerjaan. Jika seluruh pekerja tetap dipertahankan, mereka harus menerima penyesuaian gaji. Sebaliknya, apabila besaran penghasilan ingin dipertahankan, sebagian relawan berpotensi kehilangan pekerjaan.
Yanto, salah seorang relawan program MBG di Situbondo, mengungkapkan bahwa penyesuaian tersebut tidak hanya terjadi di wilayahnya. Menurut informasi yang diterimanya, ketentuan serupa juga berlaku bagi SPPG di berbagai daerah.
Ia menjelaskan bahwa setiap dapur MBG harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja atau besaran gaji berdasarkan ketentuan yang disebut berasal dari BGN. Penyesuaian tersebut membuat para relawan berada dalam situasi yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kepentingan bersama.
Dalam perkembangannya, informasi mengenai kemungkinan pemotongan gaji hingga 50 persen dari penghasilan sebelumnya juga ramai diperbincangkan di media sosial. Meski demikian, besaran pemotongan tersebut masih berupa informasi yang beredar dan belum dipastikan berlaku secara menyeluruh.
Yanto mengatakan bahwa mempertahankan seluruh relawan berarti harus ada kesepakatan mengenai pengurangan penghasilan. Sementara itu, apabila pengelola ingin mempertahankan nominal gaji seperti sebelumnya, pengurangan jumlah pekerja menjadi pilihan yang harus dipertimbangkan.
Menurutnya, situasi tersebut menempatkan relawan dalam dilema. Mereka harus memilih antara menjaga pendapatan pribadi atau mempertahankan rekan kerja yang selama ini bersama-sama menjalankan operasional dapur MBG.
Yanto juga mengaku belum mengetahui secara pasti dasar penetapan kebijakan tersebut. Namun, ia menyebut adanya informasi bahwa penyesuaian tenaga kerja dan penghasilan berkaitan dengan pengurangan anggaran BGN.
Di Kabupaten Situbondo, respons pengelola SPPG terhadap ketentuan tersebut disebut tidak seragam. Sejumlah dapur memilih mempertahankan seluruh pekerjanya meskipun harus melakukan pemotongan gaji.
Di sisi lain, terdapat pula SPPG yang memutuskan mengurangi jumlah relawan untuk menjaga besaran penghasilan pekerja yang masih bertugas. Bahkan, menurut Yanto, terdapat dapur yang kini hanya memiliki belasan relawan setelah melakukan penyesuaian tenaga kerja.
Perbedaan keputusan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pengelola dapur mengambil langkah berdasarkan kondisi operasional dan pertimbangan internal. Namun, kedua pilihan tetap membawa dampak bagi para relawan, baik dari sisi penghasilan maupun keberlanjutan pekerjaan.
Keluhan serupa disampaikan Rasid, relawan SPPG lainnya di Situbondo. Ia mengungkapkan bahwa dapur tempatnya bekerja memutuskan untuk mempertahankan seluruh karyawan meskipun keputusan tersebut mengharuskan para pekerja menerima pengurangan gaji.
Kondisi ini menambah kekhawatiran relawan terhadap kepastian pendapatan mereka dalam menjalankan program MBG. Penyesuaian jumlah pekerja maupun penghasilan menjadi persoalan yang berdampak langsung pada tenaga pelaksana di tingkat dapur.
Hingga informasi tersebut disampaikan, dasar resmi kebijakan dan mekanisme penyesuaian gaji maupun tenaga kerja belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan para relawan.
Situasi tersebut memperlihatkan adanya keresahan di kalangan pekerja SPPG yang harus menghadapi perubahan kondisi kerja, sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tetap membutuhkan dukungan tenaga operasional di setiap dapur.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!