BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadikan penilaian Ombudsman Republik Indonesia sebagai momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan pembenahan agar pelayanan pemerintah semakin responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa penilaian Ombudsman tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian predikat atau peringkat. Menurutnya, evaluasi tersebut harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperbaiki sistem pelayanan yang belum berjalan optimal.
“Penilaian Ombudsman bukan sekadar proses untuk memperoleh predikat atau peringkat, melainkan sarana bagi pemerintah untuk melihat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” ujar Marindo dalam keterangannya di Bandarlampung, Selasa (10/11/2026).
Marindo menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak cukup hanya diukur melalui hasil penilaian lembaga pengawas. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat juga menjadi indikator penting yang harus diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung diharapkan terbuka terhadap berbagai evaluasi dan menjadikan hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Tujuan utama kita tetaplah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Predikat dan hasil penilaian merupakan bentuk evaluasi, sedangkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang harus terus kita jaga,” katanya.
Menurut Marindo, peningkatan kualitas pelayanan publik juga bergantung pada kompetensi aparatur sipil negara (ASN), baik dalam kemampuan teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut memahami tugas dan regulasi, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses layanan pemerintah.
Penyediaan fasilitas pendukung, seperti akses bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan sarana ramah anak, menjadi bagian penting dari standar pelayanan yang harus diperhatikan oleh setiap perangkat daerah.
“Fasilitas tersebut bukan sekadar kelengkapan untuk memenuhi penilaian, tetapi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
Selain peningkatan fasilitas, Marindo juga menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons pengaduan masyarakat. Setiap keluhan yang disampaikan warga perlu ditangani dengan baik sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan.
Ia berharap penilaian Ombudsman dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin memperkuat standar pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun sistem penanganan pengaduan yang lebih efektif.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan komitmen bersama dari seluruh aparatur pemerintah. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan penilaian, tetapi harus diikuti pembenahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini kualitas tertinggi dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik dari Ombudsman RI pada 2025.
Capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada penilaian 2026.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan, Pemprov Lampung berharap seluruh perangkat daerah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!