BANDARLAMPUNG – Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen di lingkungan Universitas Lampung (Unila) mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Pihak universitas didorong untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, independen, dan berkeadilan serta memperkuat sistem perlindungan mahasiswa.
Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Budiyono, menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi harus ditangani secara serius dan objektif tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Menurutnya, kampus merupakan lingkungan akademik yang wajib menjamin keamanan, kehormatan, serta martabat seluruh warganya. Hubungan antara dosen dan mahasiswa harus berlandaskan profesionalitas, etika akademik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Budiyono menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelecehan seksual harus dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme yang transparan dan independen. Proses tersebut juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pemeriksaan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu maupun kedudukan jabatan pihak yang dilaporkan.
Selain pengusutan perkara, perlindungan terhadap mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan seksual harus menjadi prioritas utama. Pihak universitas diminta menjamin tidak adanya intimidasi, diskriminasi, tekanan, ataupun hambatan akademik terhadap mahasiswa yang mencari perlindungan dan keadilan.
“Kedua universitas harus menjadikan perlindungan korban sebagai prioritas utama,” ujar Budiyono di Bandarlampung, Selasa (10/11/2026).
Perlindungan tersebut meliputi jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan mahasiswa selama proses penanganan perkara berlangsung.
Budiyono juga meminta pimpinan Universitas Lampung memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan penanganan perkara perlu disampaikan secara proporsional tanpa mengabaikan kerahasiaan pelapor maupun hak pihak terlapor.
Menurutnya, kepastian prosedur dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap mekanisme penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Lebih lanjut, ia mendorong Universitas Lampung memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui satuan tugas yang memiliki mekanisme kerja efektif, independen, serta memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.
Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif. Sistem perlindungan harus menjadi bagian dari budaya akademik dan tata kelola universitas agar seluruh warga kampus memiliki lingkungan pendidikan yang aman.
Budiyono menilai keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, peringkat institusi, maupun pembangunan infrastruktur. Kemampuan universitas dalam menjamin keamanan, keadilan, dan martabat warganya juga menjadi ukuran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Ia menegaskan bahwa reputasi sebuah perguruan tinggi perlu dibangun melalui komitmen menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, serta melakukan pembenahan kelembagaan secara bertanggung jawab.
Budiyono berharap penanganan perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan mahasiswa sekaligus memperkuat integritas Universitas Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi.
Sementara itu, informasi mengenai dugaan pelecehan seksual tersebut sebelumnya mencuat melalui unggahan media sosial pihak yang mengaku menjadi korban. Dalam keterangan yang beredar, dugaan tindakan pelecehan secara verbal dan fisik disebut terjadi di lingkungan Universitas Lampung.
Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada 5 Mei 2026, setelah seorang mahasiswa magister menyelesaikan seminar hasil tesis dan mendatangi dosen penguji bersama rekannya untuk meminta tanda tangan sebagai bagian dari persyaratan administrasi akademik.
Dalam laporan yang disampaikan melalui media sosial tersebut, dugaan pelecehan verbal dan fisik disebut terjadi pada kesempatan itu. Sementara dugaan pelecehan verbal melalui aplikasi pesan instan dilaporkan berlanjut hingga 22 Mei 2026.
Pihak yang dilaporkan merupakan seorang dosen yang disebut memiliki kedudukan sebagai kepala program studi di salah satu fakultas, sehingga terdapat relasi kuasa dalam hubungan akademik dengan mahasiswa.
Meski demikian, rangkaian kejadian tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui mekanisme yang berlaku.
Melalui penanganan yang objektif dan menyeluruh, Universitas Lampung diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus memperkuat sistem pencegahan kekerasan seksual demi menciptakan lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berkeadilan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!