TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp3,2 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat sekitar Rp300 miliar dibandingkan PAD 2026 yang tercatat sebesar Rp2,9 triliun.
Target peningkatan pendapatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang saat ini masih berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Tangerang Selatan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, pemerintah daerah berharap proses pembahasan anggaran bersama legislatif dapat diselesaikan pada November 2026.
“Masih proses dengan DPRD. Mudah-mudahan di bulan November ini sudah rampung,” ujar Pilar, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, peningkatan target PAD didukung oleh perkembangan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah sektor usaha, seperti restoran, kafe, perhotelan, serta penjualan perumahan, menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkot Tangerang Selatan terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung perekonomian dan pendapatan daerah.
“Ya banyak hal. Pertama investasi, lalu ekonomi juga bergerak. Dari restoran, kafe, hotel, penjualan perumahan, dan lainnya. BUMD juga terus kita dorong,” jelas Pilar.
Sejalan dengan peningkatan target pendapatan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan APBD 2027. Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu perhatian pemerintah adalah penguatan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), khususnya melalui penambahan serta peremajaan armada operasional.
Pilar menjelaskan bahwa Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie telah meninjau langsung kondisi gedung dan peralatan Damkar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas serta kesiapan peralatan yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Beliau sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan dukungan penuh terhadap peremajaan dan penambahan alat-alat,” ungkapnya.
Saat ini, Damkar Kota Tangerang Selatan memiliki sekitar 16 unit armada pemadam kebakaran. Sebagian kendaraan merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, sejumlah armada mulai mengalami kendala akibat usia pemakaian sehingga membutuhkan perawatan dan peremajaan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Ahmad Dohiri menjelaskan bahwa dari total 16 unit armada, dua unit sudah tidak dapat digunakan, sedangkan enam unit lainnya masih dinyatakan layak berfungsi.
Selain armada pemadam kebakaran, pihaknya memiliki satu unit kendaraan penyelamatan atau rescue, satu unit kendaraan Dalmas, serta satu unit ambulans. Meski demikian, kondisi sejumlah kendaraan pendukung tersebut juga dinilai sudah tidak optimal.
“Kalau ada kerusakan di jalan, unit storing masuk. Kalau komando memang butuh pengawal. Ambulans ada kalau ada kecelakaan atau kebakaran,” ujar Ahmad.
Untuk meningkatkan kesiapan operasional hingga 2029, Damkar Tangerang Selatan telah menyusun rencana pengadaan dan peremajaan kendaraan. Rencana tersebut juga mempertimbangkan pembangunan dua pos pemadam kebakaran baru yang membutuhkan tambahan empat unit kendaraan.
Selain pengadaan kendaraan untuk mendukung operasional pos baru, armada lama yang mengalami kerusakan berat dan telah berusia tua juga direncanakan untuk diganti atau diperbaiki.
“Secara keseluruhan, usulan yang disiapkan yakni pengadaan 11 unit kendaraan baru dan tujuh unit kendaraan direkondisi,” tambahnya.
Melalui pembahasan APBD 2027, Pemkot Tangerang Selatan berupaya menyesuaikan target peningkatan pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan layanan pemadam kebakaran menjadi bagian dari prioritas yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran.
Pemerintah daerah berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera diselesaikan sehingga berbagai program prioritas pada 2027 dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!