Pajak Daerah Kerap Lampaui Target, Kemendagri Soroti Rendahnya Rasio Pajak dan Dorong Optimalisasi PAD

Penerimaan Pajak Daerah Capai Target, tetapi Rasio Pajak Masih Rendah

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lainnya. Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, pada Rabu (11/11/2026), menyoroti kondisi penerimaan pajak daerah yang hampir setiap tahun mampu mencapai bahkan melampaui target, tetapi belum diikuti peningkatan rasio pajak atau tax ratio secara optimal. Menurutnya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target penerimaan belum sepenuhnya menggambarkan besarnya potensi pajak yang sebenarnya dapat dihimpun, sehingga pemerintah daerah perlu memperbaiki pendataan dan perhitungan sumber pendapatan yang masih belum tergarap.

Kemendagri Dorong Penguatan Basis Data untuk Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Teguh menjelaskan bahwa keterbatasan informasi mengenai objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta sistem pengelolaan pendapatan yang belum optimal menjadi sejumlah tantangan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah diminta membangun basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat, lengkap, dan saling terintegrasi agar setiap sumber penerimaan dapat dipetakan berdasarkan kondisi serta karakteristik wilayah masing-masing. Melalui pemanfaatan data yang lebih menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan perpajakan secara lebih tepat, mengidentifikasi peluang penerimaan yang belum dimanfaatkan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD tanpa hanya berfokus pada pencapaian target tahunan.

Integrasi Data Pajak dan Pertanahan Diharapkan Percepat Pelayanan Publik

Selain memperbaiki pendataan potensi pajak, Kemendagri menekankan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelaraskan informasi perpajakan dan pertanahan melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi tersebut perlu didukung sistem pelayanan elektronik serta penerapan standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), sehingga proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan penguatan basis data PDRD dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga menghadirkan pelayanan perpajakan serta pertanahan yang lebih efektif dan berkualitas.

Sumber: Okezone Economy