DJP Terapkan PPh 0,5 Persen bagi Penjual Online, Empat Marketplace Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak

DJP Berlakukan Pemungutan PPh 0,5 Persen untuk Transaksi Marketplace

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace atau lokapasar. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dengan memungkinkan pemungutan pajak dilakukan langsung melalui sistem transaksi perdagangan elektronik. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa aturan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran kewajiban perpajakan agar lebih praktis, tertib, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Masuk Daftar Pemungut Pajak

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk empat perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, serta PT Ecart Webportal Indonesia yang mengelola Lazada. Keempat platform tersebut bertugas memungut pajak sebesar 0,5 persen dari omzet transaksi pedagang yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kemudian menyetorkan serta melaporkannya sesuai ketentuan. Melalui sistem ini, pedagang yang memenuhi kriteria pemungutan tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak secara terpisah untuk transaksi yang telah dipungut melalui marketplace, sementara pajak tersebut dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Pedagang Kecil dengan Omzet hingga Rp500 Juta Dapat Pengecualian

Meski mekanisme pemungutan pajak telah diterapkan, DJP memastikan pedagang orang pribadi dengan peredaran usaha hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tetap memperoleh pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai persyaratan. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi perpajakan, serta dokumen pendukung yang tercantum dalam akun penjualan telah dilengkapi dengan benar agar penerapan aturan sesuai kondisi usahanya. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan sistem perdagangan digital yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sumber: Radar Bogor