Medan – Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada triwulan III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi dampak berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kehidupan masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah mulai memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi melalui belanja pemerintah untuk penyediaan makanan, pengadaan bahan pangan, jasa pengolahan, distribusi, hingga penyerapan tenaga kerja.
Dampak ekonomi MBG dinilai berpotensi semakin besar apabila rantai pasoknya melibatkan produsen lokal, seperti petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pemerintah perlu memastikan pembelian bahan pangan dilakukan dari pemasok lokal, pembayaran berjalan tepat waktu, serta program mampu menciptakan tambahan kesempatan kerja.
Di sisi lain, sektor pertanian masih menghadapi tantangan. Meski menyerap sekitar 41,73 juta pekerja, sektor tersebut hanya tumbuh 0,46 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan produksi pangan agar peningkatan permintaan tidak hanya menguntungkan perantara, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani.
Selain MBG, pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan perumahan turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang mencapai 6,42 persen.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur perlu diikuti penguatan pengelolaan dan keberlanjutan program. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha produktif, sedangkan Sekolah Rakyat perlu menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran.
Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,06 persen, sementara industri pengolahan mencatat pertumbuhan 5,87 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi pemerintah.
Namun, peningkatan investasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya lapangan kerja berkualitas. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja industri pengolahan yang relatif tidak berubah meskipun aktivitas produksinya meningkat.
Berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang sehingga mencapai 147,99 juta orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.
Tantangan lainnya terlihat pada tingkat pengangguran usia 15–24 tahun yang masih mencapai 17,50 persen. Selain itu, pekerja formal baru mencakup 42,07 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti kebijakan yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan program pemagangan.
Dari sisi kesejahteraan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata upah buruh juga meningkat dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025 menjadi Rp3,42 juta pada Agustus 2026.
Meski demikian, peningkatan rata-rata upah belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan perlindungan sosial dan stabilisasi harga mampu menjaga daya beli keluarga berpendapatan rendah.
Pertumbuhan ekonomi juga masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Pulau Jawa menyumbang 56,05 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan 5,84 persen. Sementara itu, Sumatera tumbuh 4,95 persen dan Kalimantan sebesar 3,96 persen.
Karena itu, pemerataan pembangunan melalui penguatan koperasi desa, produksi pangan daerah, hilirisasi, dan pembangunan layanan dasar menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah.
Wahyu menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan program pemerintah tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya bangunan yang didirikan.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus terlihat dari meningkatnya pendapatan produsen lokal, terbukanya lapangan pekerjaan yang layak, meningkatnya kualitas pendidikan, serta membaiknya daya beli masyarakat.
Dengan demikian, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!