JAMBI – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi hingga 1 Oktober 2026 baru mencapai 66,56 persen dari total anggaran yang tersedia. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, mengatakan percepatan realisasi belanja daerah penting agar anggaran pemerintah dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah OPD yang mengalami keterlambatan dalam menjalankan kegiatan. Bappeda telah memanggil OPD terkait agar segera mengambil langkah percepatan.
“Salah satu solusi kita mendorong OPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secepatnya sehingga memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Tandry di Kota Jambi, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan data realisasi belanja daerah periode 1 Januari hingga 1 Oktober 2026, total anggaran belanja Pemprov Jambi mencapai Rp3.874,09 miliar atau sekitar Rp3,87 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi belanja baru mencapai Rp2.578,31 miliar atau sekitar Rp2,57 triliun. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp1,29 triliun yang belum terealisasi.
Belanja Modal Baru Terserap 31,34 Persen
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, penyerapan anggaran menunjukkan capaian yang berbeda-beda.
Belanja operasi memiliki pagu sebesar Rp2.881,12 miliar dengan realisasi Rp1.962,18 miliar atau mencapai 68,05 persen.
Sementara itu, belanja modal dengan anggaran Rp294,08 miliar baru terealisasi Rp92,16 miliar atau 31,34 persen.
Adapun belanja tidak terduga yang memiliki alokasi Rp9,33 miliar belum mencatatkan realisasi atau masih nol persen.
Untuk belanja transfer, dari total anggaran Rp686,56 miliar, realisasinya mencapai Rp523,97 miliar atau sebesar 76,27 persen.
Rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Percepatan pelaksanaan kegiatan diperlukan agar anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan.
Masyarakat Diajak Awasi Penggunaan Anggaran
Tandry mengatakan keterbukaan informasi mengenai realisasi belanja daerah merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Bappeda berharap masyarakat turut berperan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah, baik di masing-masing OPD maupun secara keseluruhan.
“Melalui keterbukaan informasi ini, Bappeda berharap masyarakat dapat ikut memantau dan mengontrol jalannya program pemerintah, baik pada tingkat OPD maupun secara keseluruhan dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Percepatan penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya meningkatkan realisasi belanja daerah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi, mempercepat pembangunan, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi.
Sumber: Bappeda Provinsi Jambi | ANTARA, 6 November 2026
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!