Terkini

100 Desa di Tuban Tunggak BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Turun Tangan

Sebanyak 100 desa di Tuban menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 5–12 bulan. Kejari Tuban memanggil perwakilan desa guna mendesak pelunasan sesuai jadwal.

Image Source: https://www.satelitnews.com/

Sebanyak 100 pemerintah desa di Kabupaten Tuban tercatat belum melunasi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tunggakan tersebut menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban karena anggaran untuk membiayai jaminan sosial pekerja desa sebenarnya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kejari Tuban melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mulai memanggil kepala desa maupun perangkat desa yang memiliki tunggakan. Pemanggilan dilakukan untuk mendorong kepatuhan pembayaran dan memastikan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan.

Kegiatan negosiasi kepatuhan pembayaran dilaksanakan dalam dua gelombang pada Senin (9/11/2026). Setiap gelombang diikuti 50 perwakilan desa yang tercatat belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Seksi Datun Kejari Tuban, Dessy Adhya Purwandiny, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima pihaknya, terdapat 100 desa dengan masa tunggakan yang berbeda-beda. Sebagian desa belum melakukan pembayaran selama lima bulan, sementara desa lainnya tercatat memiliki tunggakan hingga 12 bulan.

Menurut Dessy, banyaknya desa yang belum memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan adanya persoalan kepatuhan pembayaran yang perlu segera ditangani. Terlebih, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran pemerintah desa.

Dessy menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi biasa. Pasalnya, dana yang diperuntukkan bagi pembayaran jaminan sosial sudah tercantum dalam APBDes sehingga semestinya digunakan sesuai dengan tujuan penganggarannya.

Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi penggunaan anggaran yang telah disediakan. Kejari Tuban menilai perlu adanya kejelasan terkait penyebab dana yang telah dialokasikan belum digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Dessy mengingatkan bahwa setiap anggaran desa harus dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan peruntukannya. Apabila dana yang telah dialokasikan untuk jaminan sosial tidak direalisasikan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Mantan Kepala Seksi Datun Kejari Lamongan itu juga meminta seluruh pemerintah desa yang masih memiliki tunggakan segera menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Penyelesaian tersebut diharapkan dapat dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam proses negosiasi kepatuhan.

Melalui langkah pemanggilan dan negosiasi tersebut, Kejari Tuban berupaya mendorong penyelesaian tunggakan sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran desa. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah desa berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pemenuhan kewajiban jaminan sosial bagi pekerja desa.

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *