Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Teluk Dalam memperkuat koordinasi lintas instansi dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, pengawasan aktivitas maritim, serta penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan coffee morning dan forum diskusi bersama sejumlah lembaga terkait, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula TBI Teluk Dalam, Jalan Baloho Indah, Nias Selatan, tersebut menjadi wadah komunikasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan sektor maritim. Forum ini difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan transportasi laut, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan di wilayah perairan.
Kepala Kantor UPP Kelas III Teluk Dalam, Eneasi Wate, S.Pel., M.AP., membuka langsung kegiatan tersebut. Forum turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Induk Laia, S.Pd., S.H., serta Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nias, Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M.Tr.Opsla.
Selain itu, hadir Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Teluk Dalam, Rikie Noviandi Umbaran, A.Md.IP., S.H., bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Nias, serta Kepolisian Resor (Polres) Nias Selatan. Sejumlah personel UPP Teluk Dalam dan jajaran TNI-Polri juga mengikuti diskusi tersebut.
Dalam sambutannya, Eneasi Wate menjelaskan bahwa kegiatan yang dikemas melalui pertemuan informal tersebut bertujuan membangun komunikasi yang lebih terbuka di antara instansi. Meskipun berlangsung dalam suasana santai, pembahasan tetap diarahkan pada persoalan strategis yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian bersama.
Menurut Eneasi, komunikasi yang baik antarlembaga merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan maritim. Melalui forum tersebut, setiap instansi diharapkan dapat menyampaikan pandangan, mengidentifikasi kendala, serta membahas langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia menilai wilayah perairan Nias Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian daerah. Keberadaan transportasi laut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas tersebut sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan hukum perlu mendapatkan perhatian.
Meski memiliki peran strategis, aktivitas pelayaran di wilayah Nias Selatan juga menghadapi berbagai tantangan. Eneasi menyoroti pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam memastikan kegiatan transportasi laut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Eneasi menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran tidak hanya berada pada UPP Teluk Dalam. Pelaksanaan pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan agar koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Karena itu, UPP Teluk Dalam mendorong penguatan kerja sama antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas maritim. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung sesuai fungsi masing-masing.
Dalam forum tersebut, UPP Teluk Dalam mengangkat tiga agenda utama untuk memperkuat tata kelola pelayaran di Nias Selatan. Agenda pertama berkaitan dengan peningkatan koordinasi lintas instansi dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor maritim.
Penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan melalui pendekatan yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan, tanpa mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran ketentuan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam membangun pelaksanaan pengawasan yang profesional dan sesuai aturan.
Agenda kedua berfokus pada peningkatan budaya keselamatan pelayaran atau safety culture. UPP Teluk Dalam menekankan pentingnya kesadaran operator kapal dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut dalam memahami serta menerapkan prinsip keselamatan selama menjalankan aktivitas pelayaran.
Penguatan budaya keselamatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kesadaran para pelaku sektor pelayaran diharapkan dapat mendukung terciptanya kegiatan transportasi laut yang lebih aman dan tertib.
Sementara itu, agenda ketiga diarahkan pada pembahasan berbagai kendala teknis maupun persoalan regulasi yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui diskusi bersama, instansi terkait diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian secara terkoordinasi.
Pembahasan mengenai kendala teknis dan regulasi menjadi perhatian karena kegiatan pengawasan maritim melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas serta kewenangan yang berbeda. Komunikasi lintas instansi diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan mendukung efektivitas pengawasan.
Eneasi juga mengingatkan pentingnya menjadikan ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan transportasi laut. Kepatuhan terhadap regulasi dinilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.
Melalui kegiatan ini, UPP Kelas III Teluk Dalam berupaya memperkuat hubungan kerja dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. Forum komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, efektivitas pengawasan, serta penanganan persoalan hukum maritim di Kabupaten Nias Selatan.
Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu langkah UPP Teluk Dalam dalam menghadapi tantangan sektor transportasi laut. Dengan menempatkan keselamatan pelayaran, kepatuhan hukum, dan penyelesaian kendala operasional sebagai perhatian utama, forum tersebut diarahkan untuk mendukung tata kelola aktivitas maritim yang lebih aman dan tertib.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!