Petani Kopi Ijen Kini Bisa Ajukan Pupuk Subsidi Sesuai Luas Lahan

Petani kopi yang menggarap lahan di kawasan hutan Ijen, Kabupaten Bondowoso, kini memiliki kesempatan untuk mengakses pupuk bersubsidi. Peluang tersebut terbuka melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masyarakat penggarap dan Perum Perhutani.

Melalui kesepakatan tersebut, petani yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan yang dikelola. Namun, pengajuan tetap harus mengikuti ketentuan alokasi pupuk yang berlaku untuk setiap hektare lahan.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa kesempatan memperoleh pupuk bersubsidi tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan hutan. Terdapat perbedaan ketentuan antara perusahaan yang memegang hak pengelolaan kawasan dan masyarakat yang berstatus sebagai petani penggarap.

Menurut Dhafir, perusahaan tidak diperkenankan mengajukan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan lahan yang dikelolanya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki perjanjian kerja sama dan memenuhi persyaratan dapat mengusulkan kebutuhan pupuk melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia menerangkan bahwa keberadaan PKS menjadi dasar bagi petani untuk mengajukan kebutuhan pupuk sesuai luas garapan. Adapun ketentuan teknis mengenai jumlah dan alokasi pupuk per hektare berada dalam kewenangan dinas terkait.

Dengan demikian, petani yang telah menjalin kerja sama dengan Perhutani perlu memperhatikan persyaratan serta ketentuan administrasi yang berlaku. Pengajuan pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan luas lahan dan aturan alokasi, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan yang diajukan petani.

Selain membuka peluang akses pupuk bersubsidi, PKS antara masyarakat dan Perhutani juga mengatur kewajiban dalam pemanfaatan serta perlindungan kawasan hutan. Kesepakatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab penggarap.

Dhafir menjelaskan bahwa dalam kerja sama tersebut terdapat komposisi pengelolaan sebesar 51 persen dan 49 persen. Pengaturan ini menjadi bagian dari ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Ia menegaskan bahwa kawasan hutan produksi tetap harus mempertahankan fungsi utamanya, khususnya keberadaan tanaman kayu. Karena itu, aktivitas budidaya kopi tidak boleh menghilangkan fungsi kawasan sebagai hutan produksi.

Tanaman kopi tetap dapat dikembangkan di sela-sela tegakan pohon yang sudah ada. Namun, pengelolaannya harus memperhatikan kebutuhan tanaman pelindung agar kegiatan perkebunan dapat berlangsung tanpa mengabaikan keberadaan vegetasi hutan.

Menurut Dhafir, masyarakat tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan hutan secara bebas di luar ketentuan yang telah disepakati. Setiap kegiatan pengelolaan lahan harus mengacu pada kewajiban dan batasan yang tercantum dalam PKS bersama Perhutani.

Perjanjian tersebut juga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak. Apabila masyarakat tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, kerja sama berpotensi dibatalkan sesuai ketentuan dalam kesepakatan.

Pengaturan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah aktivitas pembalakan liar dan penebangan pohon di kawasan hutan. Dengan adanya kewajiban yang mengikat, pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi diharapkan tetap sejalan dengan perlindungan kawasan hutan.

Melalui mekanisme PKS, petani kopi Ijen memperoleh peluang untuk mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi secara lebih terarah. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan, ketentuan alokasi, serta kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan kawasan hutan yang telah disepakati.