KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang terus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hingga 31 Oktober 2026, serapan anggaran tercatat sekitar 80 persen dan dinilai masih sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, mengatakan capaian tersebut merupakan rata-rata realisasi anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot Tangerang menargetkan serapan anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 93–94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Ruta, perbedaan capaian serapan antar-OPD dipengaruhi karakteristik dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ada OPD yang mulai menggunakan anggaran sejak awal tahun, sementara sebagian lainnya baru melaksanakan kegiatan pada November.
Ia menjelaskan, serapan anggaran untuk pekerjaan fisik umumnya meningkat menjelang akhir tahun karena pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dengan demikian, rendahnya angka serapan belum tentu menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan tidak berjalan.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Pemkot Tangerang melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala. Pendampingan bidang pembangunan dilaksanakan setiap bulan, sedangkan monitoring lapangan dilakukan setiap pekan untuk memeriksa perkembangan pekerjaan fisik dan kelengkapan administrasi, termasuk status kontrak.
Ruta menyebutkan realisasi serapan masing-masing OPD masih bervariasi, mulai dari sekitar 60 persen hingga 90 persen. Salah satu OPD yang serapannya masih berada di bawah rata-rata adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Meski begitu, evaluasi tidak hanya didasarkan pada persentase serapan anggaran. Pemkot juga memperhatikan progres pekerjaan di lapangan, status kontrak, serta kesiapan administrasi setiap kegiatan.
Pemkot Tangerang menetapkan 23 Desember 2026 sebagai batas akhir serapan anggaran. Dengan waktu yang tersisa, setiap OPD bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta melakukan evaluasi dan menyusun langkah percepatan.
Sejumlah upaya dapat ditempuh sesuai ketentuan kontrak, mulai dari menambah jam kerja atau menerapkan dua shift untuk mempercepat pekerjaan, memperpanjang waktu pelaksanaan dengan konsekuensi denda, hingga pemutusan kontrak sebagai pilihan terakhir.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Tangerang berharap seluruh program dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan target serapan APBD tahun 2026 dapat tercapai.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!