SERANG – Tingginya nilai investasi di Provinsi Banten belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski menjadi salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia, Banten masih menghadapi tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 8.649 pekerja di Banten dilaporkan mengalami PHK selama periode Januari hingga Oktober 2026. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat mencapai sekitar 414,12 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,61 persen.
Di tengah kondisi tersebut, realisasi investasi Provinsi Banten hingga triwulan III 2026 telah mencapai Rp92,9 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari target investasi tahunan sebesar Rp142,19 triliun, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp130,2 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, mengatakan perkembangan investasi di Banten tidak hanya berasal dari sektor industri manufaktur, tetapi juga mulai menunjukkan peningkatan aktivitas pada sektor jasa.
Menurutnya, sejumlah bidang usaha seperti kesehatan, pendidikan, kuliner, dan olahraga turut menjadi bagian dari perkembangan investasi yang berpotensi membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.
“Jadi artinya, kalau saya lihat juga di triwulan 3 kemarin tuh, dengan realisasi kita sudah di Rp92,9 Triliun, itu ada pergeseran ke sektor jasa. Ada di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian kuliner, olahraga juga. Artinya apa? kan itu juga lapangan kerja. Jadi investasi bukan hanya pabrik,” ujar Virgojanti, Kamis (12/11/2026).
Virgojanti menyebut penyerapan tenaga kerja pada triwulan III diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu orang. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peluang pekerjaan dari aktivitas investasi, termasuk di sektor usaha selain manufaktur.
Ia menilai perkembangan investasi pada sektor jasa dapat membuka kesempatan bagi pekerja yang sebelumnya kehilangan pekerjaan di sektor industri untuk memperoleh sumber penghasilan baru.
“Ya mungkin yang kemarin keluar dari pabrik mungkin terserap di sektor itu, tenaga kerja. Kan bisa begitu ya,” tambahnya.
Selain mendorong pertumbuhan investasi, Virgojanti mengingatkan pentingnya menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, kepercayaan investor perlu dipertahankan untuk memastikan peluang penanaman modal tetap terbuka.
Ia juga mengajak media massa menyampaikan perkembangan investasi secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi dunia usaha.
“Tolong kepada rekan-rekan media juga, janganlah terlalu dibesar-besarkan, karena khawatirnya nanti iklim investasi di Banten bisa terganggu,” katanya.
Virgojanti menjelaskan bahwa aktivitas investasi di Banten masih menunjukkan perkembangan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permohonan perizinan usaha serta kontribusi penanaman modal dalam negeri terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengakui bahwa besarnya nilai investasi tidak selalu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan yang sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja.
Menurut Septo, Banten menghadapi kondisi ketika tingginya investasi berjalan bersamaan dengan angka pengangguran dan PHK yang masih menjadi persoalan.
“Investasi Banten nomor dua se-Indonesia, tapi anomali dengan angka pengangguran malah nomor empat se-Indonesia,” ungkapnya.
Septo menjelaskan bahwa Disnakertrans Banten telah menerima ratusan pengaduan terkait persoalan PHK dan pemenuhan hak pekerja. Seluruh laporan tersebut sedang diproses agar permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil.
“Aduan terikat hak pekerja ada ratusan dan sedang diselesaikan. Pengaduan bisa ke dinas, ke kementerian, ke kantor Wapres, bahkan bisa dari media. Dinas berupaya untuk menyelesaikan pengaduan, dan berharap tidak terjadi PHK,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tingginya angka PHK tidak dapat dipandang hanya dari satu faktor. Kondisi perekonomian nasional dan global turut memengaruhi keberlangsungan usaha serta keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
Selain tekanan ekonomi, sejumlah perusahaan juga melakukan pemindahan lokasi usaha dari Banten ke daerah lain. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja maupun berakhirnya hubungan kerja dengan karyawan.
“Penyebab PHK bermacam-macam. Ada karena perusahaan tutup. Ada karena habis kontrak kerja. Indisiplner pegawai dan yang gak bisa dicegah, karena relokasi perusahaan dari Banten ke daerah lain,” kata Septo.
Besarnya realisasi investasi dan masih tingginya angka pengangguran menjadi tantangan bagi Provinsi Banten dalam mengembangkan perekonomian daerah. Pertumbuhan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!