Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi melalui DEFA ASEAN, APEC, dan IEU-CEPA

Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Digital melalui DEFA ASEAN

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi internasional melalui tiga agenda strategis, yakni Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA), kerja sama ekonomi Asia-Pasifik melalui APEC, serta Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Dalam kerja sama ASEAN, pemerintah mendorong penyelesaian dan penandatanganan DEFA pada November 2026 untuk mempercepat integrasi ekonomi digital, memperkuat konektivitas, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha di kawasan Asia Tenggara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030, sekaligus mendukung pengembangan UMKM, investasi teknologi, dan kedaulatan data nasional.

Forum APEC Jadi Momentum Perluasan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik

Selain memperkuat integrasi kawasan ASEAN, Indonesia memanfaatkan forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk memperluas hubungan perdagangan, investasi, dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara anggota. Salah satu agenda yang disiapkan pemerintah adalah pembicaraan awal pembentukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan China di sela-sela KTT APEC yang dijadwalkan berlangsung di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026. Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diarahkan untuk melengkapi fasilitas perdagangan bebas ASEAN-China yang telah berjalan, dengan memperluas pembahasan pada hambatan nontarif dan investasi serta menargetkan penyelesaian perundingan dalam waktu sekitar dua tahun.

IEU-CEPA Dipercepat untuk Memperluas Pasar Ekspor Indonesia ke Eropa

Pada agenda ketiga, pemerintah berupaya mempercepat penandatanganan IEU-CEPA sebagai langkah memperkuat perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dalam negeri. Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut pada 21 November 2026 dengan harapan dapat mulai berlaku pada awal 2027, setelah melalui proses persetujuan dan ratifikasi yang diperlukan oleh kedua pihak. Percepatan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena fasilitas tarif khusus Generalised System of Preferences (GSP) bagi Indonesia di pasar Uni Eropa dijadwalkan berakhir pada 1 Januari 2027, sehingga IEU-CEPA diharapkan membantu menjaga daya saing ekspor nasional.

Sumber utama: BeritaSatu