BPN Kota Jambi Siapkan Rp9 Miliar untuk Ganti Rugi Lahan Kolam Retensi Sungai Asam

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menyiapkan anggaran lebih dari Rp9 miliar untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap 25 bidang tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan kolam retensi Sungai Asam. Penyelesaian pengadaan tanah tahap ketiga ini menjadi bagian akhir dari proses pembebasan lahan untuk infrastruktur pengendalian banjir di Kota Jambi.

Kepala BPN Kota Jambi sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Ridho Gunarsa Ali, menjelaskan bahwa proses penyelesaian tersebut mencakup sejumlah bidang tanah yang berada di sekitar kawasan kolam retensi atau Telago Kajang Lako. Pengadaan tanah dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan fasilitas yang dirancang mengurangi risiko genangan akibat limpasan air hujan.

Dalam keterangannya di Jambi, Rabu (11/11/2026), Ridho menyampaikan bahwa sebanyak 25 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) menjadi bagian dari penyelesaian pengadaan tanah tahap ketiga. Jumlah tersebut terdiri atas 11 NIB yang merupakan kelanjutan dari proses pengadaan tahap pertama dan kedua, serta 14 NIB yang masuk dalam sasaran pengadaan tahap ketiga.

Penyelesaian bidang tanah tersebut difokuskan pada kawasan sempadan kolam retensi Sungai Asam. Dengan alokasi anggaran lebih dari Rp9 miliar, BPN Kota Jambi berupaya menuntaskan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah yang berlaku.

Ridho menegaskan bahwa proses penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan memperhatikan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban administrasi, serta pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran kepada para pemilik lahan yang terdampak pembangunan.

Untuk memastikan proses pembayaran berjalan sesuai kondisi administrasi masing-masing bidang tanah, BPN Kota Jambi menerapkan tiga mekanisme penyelesaian. Mekanisme pertama dilakukan melalui transfer langsung ke rekening pemilik tanah yang telah memenuhi persyaratan dokumen kepemilikan.

Pemilik tanah yang menggunakan mekanisme transfer langsung diwajibkan melengkapi berkas administrasi serta menyerahkan sertifikat atau dokumen asli yang menjadi dasar kepemilikan lahan. Kelengkapan tersebut diperlukan sebelum pembayaran ganti rugi dapat diproses melalui rekening penerima.

Sementara itu, mekanisme kedua berupa pemberian layanan khusus kepada warga yang tidak dapat menghadiri proses pembayaran karena kondisi tertentu. BPN mencatat terdapat lima warga pemilik enam bidang tanah yang membutuhkan pelayanan tersebut akibat kendala kesehatan maupun kepentingan ibadah.

Penyediaan layanan khusus tersebut merupakan bagian dari upaya BPN menyesuaikan proses administrasi dengan keadaan para penerima ganti rugi. Dengan mekanisme ini, warga yang berhalangan hadir tetap memperoleh pelayanan dalam penyelesaian hak atas tanah mereka.

Adapun mekanisme ketiga diterapkan terhadap bidang tanah yang belum memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah. Untuk kasus tersebut, penyelesaian dilakukan melalui konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Kota Jambi sesuai prosedur yang berlaku.

Penggunaan mekanisme konsinyasi memungkinkan penyelesaian administrasi pengadaan tanah tetap mengikuti ketentuan hukum ketika dokumen kepemilikan belum memenuhi persyaratan. Dengan demikian, proses pembayaran tidak dilakukan secara langsung tanpa adanya dasar administrasi yang sah.

Penyelesaian pengadaan tanah menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan kolam retensi Sungai Asam. Infrastruktur tersebut direncanakan berfungsi menampung limpasan air hujan sehingga dapat membantu mengurangi risiko genangan di kawasan yang menjadi sasaran pengendalian banjir.

Ridho berharap penyelesaian pembayaran ganti rugi dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan kolam retensi, terutama untuk mendukung penanganan genangan di kawasan Paal Lima dan wilayah sekitarnya.

Dengan dituntaskannya pengadaan tanah tahap ketiga, BPN Kota Jambi berupaya menyelesaikan tahapan administrasi pertanahan yang menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan. Sementara itu, manfaat pengendalian banjir dari kolam retensi diharapkan dapat dirasakan setelah infrastruktur tersebut selesai dibangun dan berfungsi sesuai perencanaannya.